Gubernur NTB Siapkan Langkah Antisipasi Lonjakan Harga Hotel Jelang MotoGP Mandalika
LOMBOKita – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mempersiapkan penyelenggaraan MotoGP Mandalika lebih awal. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah pengendalian harga akomodasi agar tidak melonjak secara berlebihan saat ajang balap dunia tersebut berlangsung.
Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan rapat koordinasi akan digelar lebih dini sebelum pelaku usaha mulai menjual kamar hotel. Langkah tersebut dilakukan untuk menyusun strategi dan kebijakan yang mampu menjaga harga akomodasi tetap wajar.
“Kita ingin bahas dulu strategi apa, kebijakan apa yang akan kita lakukan untuk memastikan tidak ada penjualan akomodasi yang berlebihan,” kata Iqbal.
Menurutnya, kondisi pariwisata Mandalika saat ini sudah jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu. Jika sebelumnya keterbatasan jumlah kamar hotel dan minimnya aktivitas wisata membuat kenaikan tarif saat MotoGP masih bisa dimaklumi, kini situasinya telah berubah.
Iqbal menjelaskan, kawasan Mandalika kini hampir setiap dua pekan menjadi tuan rumah berbagai kegiatan. Tingkat hunian hotel juga relatif tinggi sepanjang tahun sehingga pelaku usaha tidak lagi bergantung pada MotoGP sebagai satu-satunya momentum untuk meraih keuntungan besar.
“Saya sudah sampaikan kepada teman-teman hotel sejak tahun lalu. Dulu memang kita kekurangan kamar sehingga wajar kalau tarif naik. Waktu itu Mandalika juga sepi sehingga kesempatan mendapatkan pemasukan terbesar ada saat MotoGP,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai sudah saatnya penyelenggaraan MotoGP diperlakukan sebagai bagian dari aktivitas normal industri pariwisata di NTB. Kenaikan harga hotel, kata dia, seharusnya hanya mengikuti mekanisme pasar akibat meningkatnya permintaan, bukan karena praktik menaikkan tarif secara berlebihan.
“Sudah waktunya akomodasi hotel memperlakukan MotoGP sebagai bagian dari normal life. Kalau pun ada kenaikan harga, biarlah karena permintaan pasar memang meningkat,” tegasnya.
Iqbal mengakui, kebijakan berupa surat edaran yang pernah diterapkan sebelumnya belum cukup efektif mengendalikan tarif hotel. Oleh sebab itu, pemerintah akan mencari mekanisme lain yang lebih tepat agar harga akomodasi tetap terkendali selama MotoGP berlangsung.
Selain persoalan hotel, Pemprov NTB juga akan membahas kesiapan penerbangan tambahan (extra flight) bersama maskapai penerbangan.
Iqbal berharap maskapai dapat mengumumkan jadwal dan kapasitas penerbangan tambahan jauh-jauh hari sehingga masyarakat bisa merencanakan perjalanan lebih baik, mulai dari membeli tiket MotoGP hingga memesan tiket pesawat.
“Jangan sampai orang sudah beli tiket MotoGP, ternyata pesawatnya tidak ada atau harganya terlalu mahal karena diumumkan mendekati pelaksanaan. Hal-hal detail seperti inilah yang menjadi alasan kita menggelar rapat koordinasi lebih awal,” pungkasnya.
