Ancaman Hukuman 6 Tahun, Suliadi: “Tidak Adil, Saya Merasa Dijadikan Tumbal”
LOMBOKita – Ancaman hukuman enam tahun penjara terhadap salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi sewa tanah tower di Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, yakni Suliadi, menuai sorotan.
Ia menilai tuntutan tersebut tidak proporsional dan tidak mencerminkan peran dirinya dalam perkara tersebut.
Dalam berkas perkara, para terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan kewenangan, dengan ancaman pidana maksimal hingga seumur hidup atau 20 tahun penjara, sesuai dengan ketentuan yang dikenakan.
Suliadi menyatakan bahwa dirinya bukan pejabat desa dan tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan maupun pengambilan keputusan terkait dana sewa tower. Ia menegaskan tidak termasuk pihak yang menikmati hasil sewa tersebut.
“Saya hanya warga, tetapi hukuman ke saya paling tinggi. Mereka yang menikmati hasil sewa bertahun-tahun dihukum tidak seberat saya, itu tidak adil,” kata Suliadi.
Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya merasa menjadi tumbal dalam perkara ini karena tidak memiliki kuasa hukum sejak awal proses. Menurutnya, kondisi tersebut membuat posisinya dalam persidangan tidak seimbang dibandingkan terdakwa lain yang didampingi penasihat hukum.
Sementara itu, berdasarkan informasi berkas perkara, terdakwa lain dalam kasus ini yakni DS, dan Mhr, disebut telah menjalani proses hukum sesuai tahap penyidikan dan penuntutan. Dalam proses persidangan, para terdakwa tersebut didampingi kuasa hukum masing-masing.
Suliadi menilai perbedaan pendampingan hukum itu turut memengaruhi proses pembelaannya. Ia berharap penegakan hukum dapat mempertimbangkan secara objektif peran dan tingkat keterlibatan masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
Hingga saat ini, proses hukum kasus dugaan korupsi sewa tanah tower di Desa Jorok masih berjalan di pengadilan tindak pidana korupsi. Pihak jaksa penuntut umum belum memberikan keterangan resmi terkait keberatan yang disampaikan Suliadi.
