Petaka Dana Pokir Sekdis Dikbud Lombok Timur Diadili Anggota Dewan.
LOTIM LOMBOKita – Gara gara statatmennya menyinggung dana pokir di media, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ( Dikbud) Lombok Timur Jumadil di panggal anggota DPRD Lotim, (Komisi II dan IV), guna klarifikasi terkait statmennya yang menuding pokir dewab hanya untuk kepentingan politik dewan.
Diundangnya Sekdis tersebut untuk memberikan klarifikasi terkait statmennya di media. Dan hal itu dinilasi sebuah teguran keras bagi Sekdis
” Ini sebuah teguran keras kepada Sekdis Dikbud,: ucap Tohri azhar amggota DPRD Lotim, di ruangan komisi, Kamis.
Dikatakan Tohri, tidak ada sedikit pun tindakan politisasi Pokir yang dilakukan oleh angggota DPRD. Sebab kata dia, Pokir untuk sektor pendidikan bersifat diarahkan.
“Saya minta bapak untuk klarifikasi atas pernyataan bapak yang menyebut kami mempolitisasi dana Pokir untuk lembaga pendidikan. Saya ingin tegaskan apa yang bapak sampaikan itu sangat keliru, karena dana Pokir untuk sektor pendidikan itu sifatnya diarahkan,” ujarnya.
Bahkan sebut Tohri, kalau berbicara gamblang, justru Dinas Dikbud Lombok Timur telah ‘gagal’ dalam membangun pendidikan secara merata. Khususnya untuk lembaga pendidikan swasta yang ada di Lombok Timur,
“Banyak sekolah swasta yang tak teraentuh bantuan dari dinas Dikbud,” sebutnya.seraya mengatakan sudah tak rahasia lagi, ada diskriminasi terhadap sekolah swasta dan neger ,” peningkatan kualitas infrastrukur penunjang lembaga pendidikan swasta itu dibangun dari dana Pokir yang menjadi aspirasi masyarakat,” sebutnya.dan dana Pokir ini tang menjadi tulang punggung perbaikan dan pembenahan lembaga pendidikan swasta di Lombok Timur,
” selama itu aspirasi masyarakat untuk perbaikan. Dana pokir diberikan tanpa pandang bulu dan latar. belakang organisasi, ” tegasnya.seraya menyatakan, semestinya Dinas Dikbud bersyukur telah dibantu perbaiki sekolah swasta dari dana pokir dewan.dan ndeks pembangunan manusia ( IPM) terdongkrak.
Hal senada diungkapkan Politisi PKB, Abrorni Lutfhi. Anggota DPRD dari Dapil V Lombok Timur, dihadapan Sekdis mempertabyakan data perbandingan jumlah lembaga pendidikan negeri dan swasta di Lombok Timur.
“Saya mau tanya berapa perbandingan lembaga pendidikan negeri dan swasta? Bapak saja tidak tahu rincinya berapa. Tapi saya ingin sampaikan, jumlah lembaga pendidikan swasta kita jauh lebih banyak, dan itu bapak tidak pernah perhatikan,” tegasnya.
Sebagai perwakilan rakyat, Abror menyampaikan jika pihaknya selalu menampung aspirasi masyrakat agar lembaga pendidikan di Dapilnya mendapat perhatian.
“Coba bapak lihat fakta di bawah, miris pak kualitas lembaga pendidikan swasta (madrasah) kita ini, itu yang kami perhatikan dan arahkan Pokir kami untuk peningkatan kualitasnya, dan itu tidak pernah bapak sentuh lewat dana yang jauh lebih besar di eksekutif,” ungkapnya.
Anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi Golkar, Saifullah juga sangat menyayangkan pernyataan Sekdis Dikbud yang dinilai menyesatkan.
Dirinya pun menegaskan, mulai tahun ini legislatif harus diberikan data penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun sebelumnya dan data usulan DAK 2026, dan mendesak legislatif dilibatkan dalam menentukan lokasi dan pengawasan jalannya pembangunan sekolah yang bersumber dari DAK.
“Harus kita sepakati, mulai saat ini Dinas Dikbud tidak boleh jalan sendiri dalam menentukan usulan DAK, data penerima dan usulan DAK harus kita tahu, agar kita bisa awasi,” tegasnya.
Terkait dengan cecaran anggota DPRD yang dialamatkan padanya itu, ekdis Dikbud Lombok Timur, Jamiluddin memyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak gegabah lagi dalam memberikan keterangan kepada publik.
“Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu DPRD atas pernyataan dari kami yang memicu gejolak,” ungkapnya.
Dirinya pun berjanji ke depannya dia akan lebih fokus bekerja dan menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran. “Kami akan jadikan ini sebagai pembelajaran, apalagi kami masih tergolong baru menjadi pejabat di Dinas Dikbud,” tuturnya.
