Wartawan Lotim Sesalkan Pernyataan Wabup Sebut Media Oposisi
LOMBOKita – Sejumlah wartawan media cetak, elektronik dan online di Lombok Timur sangat menyesalkan pernyataan Wakil Bupati Lotim, H. Rumaksi SJ yang menyebut secara vulgar adanya media oposisi di daerah itu.
Pernyataan Wabup itu terlontar karena media kerap melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Sukiman Azmy-H.Rumaksi (SUKMA).
Pernyataan Rumaksi itu disampaikan saat acara silaturahmi dan buka puasa bersama dengan wartawan media cetak, elektronik dan online di pendopo dua Wakil Bupati Lotim, Jumat sore (31/5/2019).
“Kami sangat sesalkan pernyataan Wabup Lotim seperti itu, karena tidak pantas dikeluarkan di publik, apalagi dengan menyebut langsung nama media yang dianggapnya sebagai oposisi di hadapan teman-teman wartawan lainnya yang hadir dalam kegiatan tersebut,” kesal sejumlah wartawan Lotim.
Wartawan Lombok TV Biro Lombok Timur, Ruhaeli mengaku sangat tidak elok seorang Wakil Bupati menyebut ada media oposisi dalam pemerintahannya. Apalagi media yang dikatakan oposisi disebut langsung di hadapan puluhan wartawan yang hadir.
Padahal, kata Ruhel, Wabup sendiri mempersilakan media melakukan kritikan pemerintahan SUKMA. Namun pada sisi lainnya, Wabup justru menyalahkan media karena mengkritik kebijakan pemerintahan yang saat ini berkuasa.
“Aneh, Wabup bilang persilahkan media kritik pemerintahan SUKMA, tapi satu sisi media ada yang dikatakan oposisi, padahal media itu menjalankan tugasnya sebagai fungsi kontral,” ujar Ruhaeli.
Seharusnya, lanjut Ruhel, kalau ada pemberitaan yang dianggap kurang pas atau tidak benar dan atau bahkan kurang berkenan, pemerintah daerah bisa berkominikasi secara baik, bukan malah justru menyebut dengan vulgar nama media itu di khalayak ramai.
Karena pada prinsipnya media itu bebas memberikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang kurang baik. Sepanjang tidak melanggar kode etik jurnalis.
“Ini namanya pembunuhan karakter terhadap media, tidak seharusnya seorang Wabup ngomong seperti itu,” tandas Ruhaeli seraya menegaskan kembali kalau mendukung semua kebijakan pemerintah di Lotim tanpa adanya kritikan itu namanya media pemerintah atau plat merah.
Hal yang sama dikatakan Pimpinan Redaksi Suara Rinjani, Hasanah Efendi. Menurutnya, apa yang dikatakan Wabup Lotim mengenai media oposisi itu kurang tepat. Karena tidak ada media oposisi, yang benar itu adalah media independen yang menjalankan tugas jurnalistiknya telah diatur dalam Undang-undang (UU) pokok pers no 40 tahun 1999.
“Media bukan musuh dan bukan pula saingan bupati dan wakil bupati saat Pilkada, akan tapi media adalah kontrol sosial dan pemerintah,” tegas Hasanah Efendi.
Oleh karena itu, Master Komunikasi ini, meminta kepada para pelaku media yang berada di lingkaran “penguasa” agar lebih bijak membahasakan dan bisa menjembatani kalau ada kritik masyarakat untuk pemerintah yang berkuasa saat ini di media. Agar tidak terulang kasus yang serupa, sehingga masalah itu menjadi pelajaran kedepannya untuk tidak terulang lagi.
“Satu kata kunci yakni perbaiki komunikasi, sekali lagi tidak ada media yang menjatuhkan pemerintah, melainkan sebagai funsi kontral dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah,” tandasnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Forum Wartawan Media Online Lotim, Deki Zulkarnain meminta Wabup Lotim untuk segera mencabut pernyataannya yang mengatakan media oposisi tersebut.
Karena apa yang dikatakan orang nomor dua di Lotim sangat tidak elok dan tidak pantas dikeluarkan di hadapan orang banyak.
Sementara pada satu sisi Wabup memberikan pernyataan mempersilahkan media untuk melakukan kritik terhadap pemerintahan SUKMA. Tapi pada sisi lainnya Wabup juga mengatakan ada media oposisi, sehingga ini menjadi masalah dikalangan media atas pernyataan Wabup tersebut.
” Wabup seharusnya tidak perlu mengeluarkan pernyataan seperti, karena akan membuat tersinggung media, apalagi dengan tegas menyebut nama media yang dikatakan oposisi itu sangat tidak elok,” tegasnya.
Deki juga mempertanyakan adanya wartawan dilingkaran kekuasaan dengan non kekuasaan. Sehingga ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah daerah agar tidak memunculkan penafsiran yang macam-macam terhadap keberadaan media di Lotim.
” Pemkab Lotim harus merangkul semua media di Lotim, bukan malah ada perlakuan yang berbeda-beda terhadap media yang berada di dalam lingkaran kekuasaan dengan non kekuasaan,karena media itu salah satu pilar pembangunan yang harus diingat pemerintah daerah,” tandasnya.
5 Komentar
Kalau disebut oposisi juga apa aibnya? Malah harus bangga jd media oposisi. Sebaliknya menjadi media pemerintah (plat merah) justeru kesanya tdk lebih baik dari oposisi.
Bacot js besar
Masyarakat adalah cermin Kita.
Apa yg disampaikan pak wabup H Rumaksi, sebaiknya disikapi dengan bijak. Kalau saja ada sebuah media di katakan sebagai oposisi, sebaiknya media tersebut harus interspeksi juga, apakah media tersebut membuat berita sesuai dengan kaidah kaidah jurnalistik. Sama halnya, dengan TV one, yg selama ini, banyak di manfaatkan kubu 02, kubu 01 justru menilai porsi pemberitaan tentang suatu materi berita, terkadang merugikan pihak 01. Demikian juga dengan pemberitaan yg dilakukan oleh Metro TV. Pihak 02, menilai Metro TV sebagai milik 01. Padahal, terlepas dari siapa pemiliknya, dari sudut 01 melihat, pemberitaan Metro, justru meluruskan berita negative yg berkembang.
Kembali pada masalah diatas, tidak ada memang di tulis, secara nyata adanya media, sebagai oposisi, namun fakta penilaian tersebut, merupakan evaluasi mebdasar sebuah media, untuk bekerja lebih baik. Sebab sebagai insan, seorang insan pers pun belum tentu benar.
Terlepas dari itu, seorang H Rumaksi dia memiliki sifat humoris yg tinggi, dan ucapan itu sepertinya sebuah guyonan, sebagai bagian dari repleksi pribadinya yg akrab sesungguhnya dengan rekan media. Kalau tak merasa akrab, tentu beliau tak akan mengagendakan bukber dengan media.
H L Arwan
Semoga kru-kru media yang ada di kab Lotim sehat dan sukses selalu. Tetap menjalankan tugasnya dengan profesionl…… Terutama lebih rajin turun ke pelosok2 karena di sana lebih banyak masyarakat yang ingin menyampaikan keluh kesannya terhadap kebijakan kepala wilayah setempat. Bekerja sama dengan pak BABINSA DAN POLMAS. Karena banyak warga yang selalu mengeluh.tapi BABINSA DAN POLMAS bukan mengambil kebijakan hanya bisa menyarankan dan menyampaiakan kepada kepala wilayah setempat.
Demikian.
Tetap semangat para media Lotim.
Bekerjalah dengan hati Nurani demi masyarakat dan NKRI.
#Media online @Lombok Kita…. Terus suarakan kebenaran dan sajikan warta-warta yang terupdate baik itu skala Nasional, Internasional terlebih Daerah dalam segala pelosok.
#Maju terus Media Lombok Kita sebagai media yang Independen, tepat dan akurat
Komentar ditutup.