Wabup Lotim Pimpin Rakor Persiapan Penilaian Desa Berkinerja Baik Pencegahan Stunting Tingkat Nasional 2026
LOTIM LOMBOKita – Wakil Bupati Lombok Timur HM Edwin Hadiwijaya memimpin rapat koordinasi persiapan penilaian desa berkinerja baik dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting tingkat nasional tahun 2026,dinruang rapat Wabup Senin (3/8/2026).
Rakor tersebut dihadiri kepala OPD terkait, perwakilan TP. PKK, Unham, Majelis Adat Sasak, IDI, PPMI, PERSAGI, KONI, pendamping, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam arahannya, Wabup menyampaikan Lombok Timur memiliki waktu 2 minggu untuk menentukan satu desa yang akan diusulkan ke tingkat provinsi.
“Kita punya waktu 2 minggu untuk menentukan satu desa untuk diusulkan ke tingkat provinsi. Pada kesempatan ini kita akan berbicara bagaimana mengerucutkan satu desa, tahapan-tahapannya seperti apa menjadi satu desa terpilih untuk mewakili NTB,” ujarnya.
Berdasarkan data yang ada, menurut Wabup, , terdapat sekitar 67 desa di Lotim dengan nilai indeks konvergensi 60 ke atas, bahkan ada yang mencapai 95. Namun Wabup menekankan, indikator utama yang dilihat bukan hanya indeks konvergensi, melainkan tren penurunan stunting sampai hari terakhir.
“Tetapi dengan kinerja baik kecepatan penurunan stunting yang kita harus lihat itu adalah tren penurunan stuntingnya. Artinya belum tentu indeks konvergensinya tinggi penurunan stuntingnya juga tinggi. Sehingga tidak linier kalau kita lihat dari data yang ada di 239 desa itu,” jelasnya.
Wabup menyebut dari 31 indikator stunting, ada 11 indikator yang bisa diintervensi secara spesifik. Ia meminta seluruh pihak memanfaatkan pendampingan dari Bank Dunia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan secara maksimal.
“Mungkin momentum ini kita jadikan sebagai sarana kita untuk kembali kepada tupoksi kita masing-masing. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi itu bisa terjadi. Intinya percepat kolaborasi lintas sektor ini,” tegasnya.
Wabup berharap dari 67 desa tersebut dapat dikerucutkan menjadi 10 desa, kemudian ditetapkan 1 desa yang sudah ada SK-nya untuk benar-benar bekerja mewakili NTB di tingkat nasional.
Data yang digunakan dalam penilaian mengacu pada e-HDW. Hasil monitoring dan evaluasi Bank Dunia serta analisis dari Poltekkes juga akan menjadi bahan bekal langkah pencegahan dan penurunan stunting.
“Harapannya dengan ada pendampingan ini kita jadi lebih fokus bekerja dan membangun konsolidasi yang bagus. Sehingga kita semua dapat memberikan kontribusi yang signifikan dengan penurunan stunting tersebut,” pungkasnya.
