Tok! Muhammadiyah Tetapkan Idulfitri 1442 H Hari Kamis 13 Mei 2021
LOMBOKita – Meski pemerintah bersama beberapa organisasi Islam lainnya belum memutuskan Idulfitri 1442 Hijriah, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan hari raya setelah menjalani puasa Ramadhan tersebut jatuh pada Kamis (13/5/2021).
Hal tersebut seperti dirilis dalam Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2021 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1442 Hijriah. Muhammadiyah Tetapkan 13 Mei Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1442 H atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada Kamis 13 Mei 2021 dimuat suara.com (jaringan media Lombokita.com).
Dalam maklumat tersebut dijelaskan, penetapan Idulfitri berdasarkan ijtimak jelang Syawal 1442 H yang terjadi pada Rabu Pon 12 Mei 2021 pukul 02.03.02 WIB.
Ketika terbenam matahari di Yogyakarta, hilal sudah wujud. Juga di seluruh wilayah Indonesia, pada saat terbenam matahari nampak bulan berada di atas ufuk.
Lantaran itu disimpulkan, bahwa 1 Syawal 1442 H jatuh pada Kamis Wage 13 Mei 2021.
Maklumat tersebut kemudian ditandatangani langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Agung Danarto di Yogyakarta pada 26 Januari 2021, berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
“Demikian maklumat ini disampaikan agar menjadi panduan bagi warga Muhammadiyah dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita,” kata Haedar Nashir seperti dikutip Digtara.com-jaringan Suara.com pada Sabtu (8/5/2021).
Namun, pemerintah baru akan memulai sidang isbat pada 11 Mei 2021 mendatang. Sidang langsung dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
“Isbat awal Syawal digelar 11 Mei 2021 atau 29 Ramadhan 1442 Hijriah secara daring dan luring,” kata Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin pada Rabu (5/5/2021).
Sidang isbat akan menerapkan protokol kesehatan. Sidang nanti hanya akan dihadiri Menag dan Wakil Menag Zainut Tauhid Sa’adi. Selain itu, ada perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pihak Komisi VIII DPR, serta sejumlah Dubes negara sahabat dan perwakilan ormas.
