STN Dukung Program Beasiswa Pemprov NTB
LOMBOKita – DPO Serikat Tani Nasional Nusa Tenggara Barat (STN NTB), M. Gazali memberikan apresiasi dan mendukung pemerintah Provinsi NTB yang memprogramkan beasiswa bagi pemuda dan pemudi di daerah itu.
Pemerintah provinsi NTB dibawah kepemimpinan Dr. H. Zulkifliemansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan peluang bagi masyarakat yang ingin melanjutkan kuliah strata dua (S2) ke luar negeri.
“Bagi saya, kebijakan Dr. Zulkifliemansyah selaku Gubernur NTB saat ini merupakan cerminan atau bentuk pemerintahan yang arif, baik dan bijaksana,” kata M Gazali di Mataram, Senin (8/7/2019).
Menurut Gazali, suatu pemerintahan dikatakan arif, baik, bijaksana dan berhasil, tidak hanya dilihat dari seberapa banyak infrastruktur yang telah dibangun untuk percepatan pembangunan atau sebagai sarana dan prasarana untuk mengentaskan kemiskinan kerangka dalam mewujudkan kesejahtraan rakyat. Namun suatu pemerintahan yang baik dapat dilihat dari bentuk kebijakannya, apakah kebijakannya tersebut sudah sesuai dengan perintah UUD NRI 1945.
Bagi Gazali, kebijakan pemprov NTB Bmemberikan beasiswa itu merupakan suatu kebijakan yang sesuai dengan amanat konstitusi yang harus didukung oleh semua masyarakat NTB. Sebab, bila suatu kebijakan pemerntah baik pusat maupun pemerintah daerah di luar amanat konstitusi, dan / atau peraturan perundang-undagan yang berlaku, maka dapat dikatakan ciri-ciri pemerintah yang otoriter dan perlu dipertanyakan.
Menurutnya, pemberian beasiswa ke luar negeri maupun dalam negeri yang digalakkan pemprov NTB itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Pemerintah daerah provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam meyelengarakan urusan pemerintahan sekaligus selain memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabuaten/Kota diwilayahnya,” tandas M Gazali.
Meski demikian, Gazali berharap agar kebijakan pemberian beasiswa itu untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rayat Indonesia.
“Agar kebijakannya tidak sifatnya tumpang tebas atau pilih kasih, penerima manfaat tersebut harus merata di semua wilayah kabupaten/kota, tanpa terkecuali warga masyarakat NTB,” tandas M. Gazali.
