Reses Anggota DPRD NTB di Lotim, Warga Lapor Krisis Air, Tembakau dan Sembako
LOMBOKita – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB Dapil IV Lotim,H. Najamuddin Mustopa menerima berbagai laporan dari warga yang dijumpainya saat melakukan reses perdana di Dapil.
Diantaranya masalah krisis air bersih di saat musim kekeringan, permasalahan komoditi tembakau dan yang paling pokok sembako.
” Ketika masalah itu yang terus mencuat saat saya turun ke masyarakat yang menjadi konstituennya dari satu tempat ke tempat lainnya,” tegas Najamuddin saat ditemui di rumahnya Desa Montong Tangi, Rabu (6/11).
Oleh karena itu,katanya, apa yang menjadi temuan dan aspirasi masyarakat di Dapilnya tentunya akan kami perjuangkan nantinya sesuai dengan tugas yang kami jalannya.
Termasuk juga akan menyampaikan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten Lotim terhadap permasalahan warga untuk segera diperhatikan.
” Pemerintah harus segera hadir ditengah-tengah masyarakat untuk membantu mengatasi masalah yang ada, dengan tidak membiarkan masalah itu berlarut-larut, tanpa ada solusinya,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) NTB menambahkan kalau melihat pemerintah Pusat dan daerah terlalu asyik membelanjakan infrastruktur.
Padahal itu bukan merupakan kebutuhan mendasar, maka inilah yang menyebabkab masalah pendidikan dan kesehatan tidak berkualitas.
Begitu juga Pemkab Lotim harus melakukan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), bukan kebutuhan fisik yang harus dipenuhi, melainkan kebutuhan dasar yang sangat perlu dilakukan.
“Konstruksi tubuh manusia harus dibangun,begitu juga dengan pembangunan ekonomi harus dibangun,”ujarnya.
Selain itu, lanjutnya sampai saat ini masyarakat di selatan masih mengeluh mengenai masalah air bersih, hal yang sama juga dengan para petani berteriak masalah harga tembakau yang tentunya harus dimudahkan, sehingga tentunya pemerintah daerah harus berani untuk melakukan subsidi terhadap biaya produksi tembakau yang tinggi.
Dengan harus bisa bersaing, apalagi kualitas tembakau Lombok ini kelas dunua, dengan produksi tinggi, maka tentu hargapun harus diberikan dengan tinggi.
“Kami ingat Gubernur dalam menjalankan program tentu harus mengacu kebutuhan yang dinginkan masyarakat,” tandasnya.
