Program MBG 2025. DPRD Lombok Timur Inisiasi Kegiatan Evaluasi
LOTIM LOMBOKita – Banyaknya permasalahan yang terjadi pada Program makan bergizi gratis (MBG) di Lombok Timur, DPRD Lombok Timur mengumpulkan pihak terkait ,Seperti Satgas MBG bersama kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) termasuk OPD terkait.
Dikumpulkannya, guna membicarakan persoalan yang terjadi selama program unggulan Presiden Prabowo berjalan.diantaranya permasalahan keracunan, menu yang tidak sesuai, hingga stok ketersediaan bahan pangan.
“Evaluasi ini merni inisiatif kami di DPRD, untuk memfasilitasi pihak pihak terkait MBG dan stakholder untuk mengurai persoalan yang terjadi belakangan ini ditengah masyarakat kita,” ucap Yusri, dalam rapat evaluasi tersebut Senin (19/1/2026).
Terhadap adanya permasalahan di MBG ini, Ketua DPRD Yusri meminta Satgas MBG Lombok Timur, untuk memperketat pengawasan terhadap semua SPPG di Lombok Timur. terutama dapur-dapur yang melakukan pelanggaran, untuk dilakukan tindakan tegas baik itu berupa teguran hingga penutupan.
“Satgas supaya memberikan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program di semua SPPG,” katanya. Ketika ditemukan terjadi pelanggaran untuk ditindak bila perlu di tutuo, tetap melalui mekanisme.
Sementara itu, Ketua Satgas Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, menjelaskan banyaknya persoalan MBG di Lombok Timur salah satu faktornya adalah wilayah tersebut memiliki jumlah dapur terbanyak di Provinsi NTB.
“Dari sisi jumlah, bayangkan di Lombok Timur ada 213 dapur dari 400 jumlah dapur se NTB, artinya hampir setengah dari dapur MBG ini ada di Lombok Timur. Wajar kalau kepadatan, banyak persoalan itu hal yang wajar,” ujar Juaini.
Juaini mengungkapkan, dari 213 jumlah dapur MBG di Lombok Timur, saat ini baru hanya 134 yang sudah mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS). Sehingga ia mendorong SPPG untuk mempercepat mengurus SLHS.
“Tadi juga kita temukan data misalnya pengakuan dari Pak Kadis Kesehatan ada 134 yang sudah keluar SLHS nya, kami mendorong supaya cepat, tetapi cepatnya juga kan harus tepat, sehingga harapan publik dari teman-teman media juga dari masyarakat untuk menjamin kesehatan penerima manfaat,” kata Juaini, yang juga Sekretaris Daerah Lombok Timur tersebut.
Saat ini, tambah Juaini, program MBG di Lombok Timur mempunyai dampak yang positif untuk peningkatan ekonomi daerah terutama pada sektor pertanian. Ia merincikan, nilai tukar hasil pertanian pada tahun 2024 sekitar 123%, sementara tahun 2025 yang dirilis oleh BPS meningkat menjadi 138%.
“Disini ada peningkatan sekitar 14%, artinya semakin tinggi persentasenya semakin banyak untung petani. Itu untung petani sudah mulai meningkat,” imbuhnya.
