Pertumbuhan Ekonomi Lombok Timur Melonjak, Kebutuhan Gas Ikut Naik
LOTIM LOMBOKita – Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Lombok Timur tercatat 4,93% dan melesat ke peringkat kedua di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Lompatan ekonomi yang biasanya berada di peringkat 7 atau 8 ini menjadi salah satu pemicu utama tingginya kebutuhan pasokan gas di daerah.
Sekda Juaini menjelaskan, pertumbuhan ekonomi yang pesat pada triwulan terakhir 2025 didorong oleh tiga sektor utama yang membutuhkan energi besar:
1. *Industri pengolahan makanan*: Menjamurnya usaha kuliner dan pengolahan makanan otomatis meningkatkan permintaan gas secara drastis.
2. *Ledakan jemaah umrah*: Terjadi kenaikan jemaah umrah hingga 105% dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas keberangkatan dan syukuran warga berdampak langsung pada konsumsi energi di tingkat rumah tangga.
3. *Aktivitas sektor gas dan listrik*: Peningkatan aktivitas ekonomi ini baru terasa dampaknya secara signifikan pada minggu kedua Maret 2026.
Pemerintah daerah saat ini berada di posisi sulit. Di satu sisi, ada lebih dari 200 usaha peternakan ayam yang menyerap banyak tenaga kerja lokal namun masih bergantung pada gas subsidi.
“Pak Bupati tidak ingin mematikan usaha peternakan karena mereka menumbuhkan ekonomi. Saat ini kami sedang mengundang 18 perusahaan inti seperti Charon Pokphand, Japfa Comfeed, dan lainnya agar membantu peternak mandiri bermigrasi dari gas subsidi ke non-subsidi (Bright Gas),” ujar Sekda Juaini, Senin (20/4/2026).
Namun, kendala baru muncul karena stok gas non-subsidi pun terbatas. Pemerintah kini mendesak Pertamina untuk menambah infrastruktur dan kuota, baik subsidi maupun non-subsidi.
Sekda justru menganggap aksi demonstrasi dan pemberitaan media sebagai dukungan kualitatif untuk menekan Pertamina.
“Aspirasi teman-teman hari ini menjadi dokumen kami ke Pertamina. Ini fakta lapangan bahwa kebutuhan gas Lombok Timur tidak bisa disamakan dengan tahun lalu karena aktivitas ekonomi kita meningkat. Kita punya uang mau beli tabung pun kalau barangnya tidak ada, ya susah,” tegasnya.
Pemkab Lombok Timur menawarkan solusi program migrasi, di mana warga atau pelaku usaha bisa menukarkan tiga tabung melon 3 kg dengan satu tabung non-subsidi.
Terkait tuntutan penegakan hukum terhadap oknum nakal, Sekda meluruskan bahwa pemerintah daerah terbatas pada fungsi edukasi karena tidak memiliki PPNS khusus gas.
“Untuk penegakan hukum, itu ranah kepolisian. Kami akan berkoordinasi. Prinsipnya, ekonomi harus ada relaksasi dan edukasi. Tujuan kita untuk hidup, bukan sekadar memenjarakan orang,” pungkasnya.
