Pemkab Lotim Nilai Pusat Tak Miliki Uang Bayar Jadup Korban Gempa
LOMBOKita – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menilai kalau pemerintah pusat dinilai tak memiliki uang untuk membayar jaminan hidup (Jadup) yang dijanjikan Presiden Jokowi kepada korban gempa di Lotim. Karena sampai memasuki detik-detik terakhir jabatan Presiden Jokowi jilid satu belum ada kepastian kapan akan dicairkan jadup tersebut.
Demikian ditegaskan Kepala Dinas Sosial Lotim, H.Ahmad kepada wartawan di kantornya,Senin kemarin. ” Kami menduga kalau pusat tak miliki uang untuk membayar jadup korban gempa, karena kalau memang ada tentunya sudah dari dulu dicairkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan mengenai masalah data sudah tidak ada masalah lagi dan sudah dilengkapi semuanya, bahkan sudah beberapa kali pihaknya datang ke kementerian sosial untuk mempertanyakan kepastian pencairan jadup tersebut. Akan tapi belum ada kepastian mengenai kapan akan diberikan atau dicairkan.
Sementara pada satu sisi kemungkinan pencairan jadup ini tidak akan bisa cair sampai akhir masa jabatan Presiden Jokowi jilid I ini. Akan tapi tetap kami berharap besar agar jadup korban gempa ini segera dicairkan karena masyarakat sudah lama menunggu pencairan tersebut.
” Memang kata pusat Jadup itu tetap akan diberikan dengan akan masuk ke silva tahun 2020 mendatang,” ujar Ahmad menjelaskan penyampaian pejabat kementerian sosial saat datang ke Jakarta.
Lebih lanjut Kadis Sosial Lotim menambahkan pihaknya tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat yang akan mendapatkan jadup tersebut, untuk bersabar menunggu, karena jumlah masyarakat yang memperoleh jadup sebanyak 33.957 Kepala Keluarga (KK) dengan 119.230 jiwa yang jumlah jadupnya mencapai Rp 71.538 Milyar khusus untuk Lotim.
Sementara untuk NTB mencapai 205.488 KK dengan 705.206 Jiwa yang nilai uang mencapai Rp 423.138.600.000. ” Maunya kita bawa masyarakat yang akan mendapatkan jadup itu ke Jakarta agar pusat memberikan penjelasan,” tandasnya.
