Parah! Ada Pungli Dalam Pembagian Bibit Jagung dan Benih Padi di Lombok Timur
LOMBOKita – Belasan anggota Serikat Tani Nasional (STN) Lombok Timur bersama sejumlah petani di daerah ini mendatangi Kantor Dinas Pertanian Lotim, Selasa (12|3/2019). Mereka membawa persoalan adanya dugaan pungutan liar (pungli) dalam pendistribusian bantuan bibit jagung dan benih padi kepada petani.
Lebih parah lagi, dugaan pungli itu berkisar antara Rp50.000 sampai Rp500.000 per orang. Sedangkan pungutan itu sudah berlangsung lama pada setiap ada pemberian bantuan bibit jagung maupun benih padi kepada para petani.
Demikian ditegaskan Ketua Serikat Tani Nasionl (STN) Lotim, Supriyadi di hadapan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Abadi dan para pejabat Dinas pertanian Lotim lainnya.
“Kami datang ke kantor Dinas Pertanian untuk mempertanyakan adanya pungli dalam bantuan bibit jagung dan benih padi kepada para petani,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dari laporan petani yang masuk ke STN dan investigasi di lapangan, petani dari empat desa telah melapor ke STN terkait dugaan pungli tersebut.
Empat desa itu antara lain, Desa Bebidas, Desa Beberiri Jarak, Desa Seruni Mumbul dan Puncak Jeringo.
“Menurut para petani, pungutan itu terjadi hampir setiap tahun, terutama saat pendistribusian bantuan bibit kepada petani,” ujarnya.
Supriyadi menambahkan, berdasarkan pengakuan para petani, pungutan dilakukan oknum ketua kelompok tani. Entah siapa yang menyuruh atau memerintahkannya.
Oleh karena itu, STN meminta agar Kadis Pertanian untuk menindaklanjuti persoalan ini. Karena pungutan itu membuat resah para petani yang mendapatkan bantuan.
“Padahal sudah jelas bantuan bibit itu gratis, tapi kok petani ditarik uang dengan alasan yang tidak jelas, makanya kami datang ke kantor Dinas Pertanian, apakah perintah pungutan itu dari dinas atau bagaimana,” tandas Ketua STN Lotim, Supriyadi penuh tanya.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pertanian Lotim, H. Abadi berjanji akan menindaklanjuti persoalan itu sebagaimana yang dilaporkan para petani.
“Aspirasi tetap kami terima, dan akan mendalami masalah ini, siapa yang memerintahkan oknum melakukan pungutan,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada semua pejabat Dinas pertanian sampai bawah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan diluar aturan seperti pungutan apapun namanya.
“Petani sudah susah, lagi dihadapkan dengan masalah pungutan. Itu namanya tidak memiliki rasa prikemanusian,” ujarnya.
