Mutasi, Bupati Lotim Minta Pejabat tidak Hanya Duduk Manis di Belakang Meja
LOMBOKita – “Bongkar pasang” jabatan eselon II dan III kembali bergulir di jajaran pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Rabu (16/12/2020) ada 10 pejabat Eselon II dan 88 pejabat eselon III dilantik di kantor bupati setempat.
10 orang pejabat yang dilantik tersebut adalah Hj Masnah menjabat Kepala Dinas Perdagangan, sebelumnya menjabat Kadis Perdagangan dan Industri, Muhamad Azlan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), H Fathurrahman, Kepala Dinas Perindustrian, H Nasrudin Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, H Sudirman sebagai Kasat Pol PP, Baiq Farida Apriani Kepala Dinas Sosial (Disos) yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP, jabatan Satpol PP dijabat H Sudirman.
H Ahmad yang sebelumnya menjabat Kadis Sosial, dimutasi menjadi Kepala DP3AKB yang sebelumnya dijabat, drg H Asrul, yang dimutasi menjadi Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan.
H M Zaidar Rohman yang sebelumnya menjabat Camat Sembalun, menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan (LHK) yang sebelumnya dijabat Lalu Muliadi yang kini distaf-ahlikan. Sedangkan M Zaini yang sebelumnya menjabat staf ahli Bidang Kemasyarakat dan SDM kini berstatus nonjob.
Sedangkan eselon III yang diisi, mulai dari Kepala Bagian (Kabag) Sekretariat Daerah (Setda) dan di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas Pariwisata, dan lainnya. Bahkan juga pergeseran pada kursi Camat seperti, Camat Jerowaru, Suela dan lainnya.
Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy dalam sambutannya menekankan agar para pejabat yang dilantik tidak hanya berada di belakang meja, tetapi harus rajin turun ke masyarakat.
“Jangan hanya di belakang, tapi turun lapangan agar mengetahui situasi di bawah dan bisa melihat derita masyarakat,” katanya.
Dengan demikian, kata bupati, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat tercapai.
Lebih lanjut Sukiman mengatakan, pelantikan yang dilakukan mencakup tiga unsur, yakni mengisi jabatan kosong akibat ditinggal pejabat lama, karena pensiun, mengisi jabatan kosong akibat pemekaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik OPD yang dimantabkan dan OPD baru dibentuk.
Unsur ketiga, pergeseran beberapa personil yang memang dibutuhkan untuk mengisi jabatan itu, baik yang ditinggal pensiun mau pun yang diisi karena pemekearan organisasi.
“Kita ini satu tim dan ibarat mobil. Satu saja dari komponen tidak berfungsi, maka tak akan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, jadilah tim yang kompak agar dapat membawa Lombok Timur yang adil, sejahtera dan aman,” tegasnya.
Tugas kedepan, bagaimana secepat mungkin merealisasikan APBD dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat.
Apalagi, pihaknya bersama Wabup telah 2,5 tahun melaksanakan APBD induk dan perubahan, yang hasilnya bisa dirasakan masyarakat.
“Para pejabat yang dilantik, tidak perlu menunggu waktu, tidak perlu belajar dulu dan tak perlu menyesuaikan diri lagi. Akan tetapi, harus segera mengambil sikap dan langkah jelas, agar desember ini dan maskimal januari mendatang, bisa melakukan pelelangan pekerjaan.,” ucapnya
Apalagi Ekonomi Lombok Timur sekarang stagnan. Pemerintah harus memacu dan segera diprogresifkan pelaksanaan anggaran di Januari mendatang. Sehingga, dari hasil realisasi anggaran itu, masyarakat bisa menikmati hasil.
