Lotim Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos Nasional 2026
LOTIM LOMBOKita – Kabupaten Lombok Timur menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial tahun 2026. Program ini digagas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah RI untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bansos melalui pendaftaran mandiri berbasis data dan verifikasi biometrik.
Sosialisasi perluasan uji coba digelar di Ballroom Kantor Bupati Lombok Timur dan dibuka Asisten I Setda Lotim H. Ahyan. Dalam sambutannya, Ahyan menegaskan bansos merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di Lombok Timur terdapat lebih dari 145 ribu Keluarga Penerima Manfaat untuk program PKH, sembako, dan bansos lainnya. Namun dalam pelaksanaannya masih ada tantangan, mulai dari data yang lambat diperbarui, keterlambatan penyaluran, hingga salah sasaran,” ujarnya.
Menurut Ahyan, digitalisasi bansos lewat Portal Perlinsos sejalan dengan visi pembangunan Lombok Timur SMART: Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan, dengan transformasi digital sebagai pilar utama pelayanan publik.
Melalui sistem baru, pendataan tidak lagi bergantung pada pengusulan berjenjang. Masyarakat yang masuk Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional dapat mendaftar mandiri beserta anggota keluarga lewat aplikasi. Bagi warga tanpa ponsel pintar, pendaftaran bisa melalui agen Perlinsos yang ditunjuk.
Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah RI, Samuel Prayoga Tampubolon, menyebut Lombok Timur memiliki sekitar 400 ribu kepala keluarga yang jadi sasaran pendataan. Pemerintah menargetkan seluruh warga yang memenuhi syarat terakomodasi dalam sistem baru.
Ia menjelaskan, saat pendaftaran, sistem akan melakukan verifikasi biometrik dengan mencocokkan wajah pemohon ke database kependudukan. Jika sesuai, sistem otomatis menampilkan data keluarga dan menghitung tingkat kelayakan penerima berdasarkan indikator yang ditetapkan.
Penerapan teknologi ini untuk menekan kesalahan sasaran. Saat ini, program bansos seperti PKH dan sembako masih menghadapi tingkat salah sasaran cukup tinggi.
“Dari total alokasi bansos nasional sekitar Rp78 triliun, diperkirakan masih ada sekitar 45 persen yang tidak tepat sasaran. Dengan digitalisasi ini, diharapkan inclusion error dan exclusion error bisa ditekan di bawah 20 persen, idealnya di bawah 10 persen,” kata Samuel.
Meski begitu, sistem baru tidak langsung menggantikan mekanisme lama. Aplikasi Cek Bansos, peran operator desa, pendamping PKH, dan agen Perlinsos tetap dipertahankan selama masa uji coba.
Hasil uji coba ditargetkan mulai digunakan untuk penetapan penerima bantuan paling cepat Triwulan IV 2026 dan paling lambat Triwulan I 2027.
Penentuan kelayakan tetap mengintegrasikan berbagai sumber data, termasuk skor DTKS, data Dukcapil, kepemilikan aset dan kendaraan, serta parameter lain.
Sebelumnya, Kepala Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial Lotim Dedi Kurniawan menjelaskan, perluasan uji coba ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran, menguji penerimaan masyarakat terhadap pendaftaran mandiri, menguji kesiapan komponen digital publik seperti identitas digital dan sistem pertukaran data, serta menyiapkan tata kelola digitalisasi bansos sebelum diterapkan nasional.
Sosialisasi berlangsung dua hari. Hari pertama diikuti 349 peserta dari unsur pemerintah daerah, camat, lurah dan kepala desa, kepala OPD, forum kawil, serta pemangku kepentingan lain. Hari kedua diisi Training of Trainer bagi Agen Perlinsos yang diikuti 401 peserta, terdiri dari pendamping PKH, operator desa dan kelurahan, pendamping rehsos, forum kawil, serta SDM Pemkab Lotim.
Melalui uji coba Portal Perlinsos ini, Lombok Timur diharapkan menjadi langkah awal tata kelola bansos yang lebih modern, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. Sekaligus jadi model implementasi digitalisasi bansos yang transparan, akurat, dan tepat sasaran sebelum diterapkan luas di seluruh Indonesia.
