KONI Loteng Fokus Rapikan Administrasi Cabor Sebelum Pelantikan
LOMBOKita – Perbaikan administrasi Cabang olahraga (Cabor) di Lombok Tengah terus dilakukan.
Setelah dalam Pekan Olahraga Provinsi lalu, Koni Loteng berhasil menaikkan peringkat bahkan melampaui target medali. Dan saat ini sedang fokus menperbaiki administrasi cabor.
“Syukur Alhamdulillah Porprov naik kelas, atlet dan pelatih kita hebat-hebat bahkan medali melebihi target,” kata Ketua KONI Loteng M Samsul Qomar.
Dari target 30 emas, kata Samsul Qomar, pihaknya mendapatkan 40 emas dan itu merupakan hasil yang sangat membanggakan.
Kemudian, kata dia, saat ini pihaknya fokus merapikan administrasi yakni pelantikan cabor dan menyelesaikan musyawarah kabupaten bagi cabor yang sudah habis masa berlakunya.
“Ada beberapa cabor belum melaksanakan Muskab dan ada 22 cabor belum dilantik oleh pengprov sampai saat ini,” jelasnya.
Dari 36 cabor yang ada lebih dari setengahnya belum resmi dilantik dan itu wajib dilakukan sesuai arahan KONI Provinsi.
“Kepala daerah saja tidak bisa bertugas kalau belum di lantik jadi jangan di anggap sepel,” ungkap MSQ menuturkan perintah Ketua Bidan OKK KONI Provinsi NTB.
Satu bulan ini KONI memberikan tenggat waktu untuk semua cabor menyelesaikan administrasi maupun prosesi pelantikan, Ada juga cabor yang belum resmi menjadi anggota KONI Loteng seperti Ikatan Motor indonesia ( IMI ) yang belum mengantongi bahkan mengabaikan rekomendasi KONI pada saat sebelum dilantik.
“IMI itu menolak meminta rekom KONI, kita sudah ingatkan tapi diabaikan ya sudah ndak apa apa kalau ga mau jadi anggota koni” tegas mantan Ketua Federasi Panjat Tebing 2 periode ini.
Hal yang penting dalam waktu dekat, tambah MSQ, KoNI berencana mengadakan acara berbagi dengan atlit mabtan atlit pelatih dan mantan pelatih yang kurang mampu sekaligus sosialisasi permenpora 14 tahun 2024 yang sudah berlaku saat ini.
“Saya selalu ingin meninggalkan legacy yang baik prestasi yang baik, soal dana deri pemda ya sesuai kemampuaj daerah saja kita sebatas mengusulkan melalui proposal berapa yang diberikan itulah kemampuan daerah kita tidak bisa paksakan,’ tutup MSQ.
