Klarifikasi Menkopolhukam terkait 5.000 Senjata Ilegal
LOMBOKita – Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengklarifikasi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya institusi yang akan membeli 5.000 pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo.
Menurut Wiranto, informasi ini sudah sampai ke masyarakat sehingga menimbulkan berbagai spekulasi.
Diantaranya seakan-akan Indonesia sedang dalam keadaan genting seperti yang pernah terjadi. Dimana ada suatu kelompok yang ingin melakukan tindakan di luar hukum dan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.
“Saya kira kita tidak pada tempatnya menghubungkan dengan itu,” kata Wiranto di Kantor Kementerian Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2017).
Menurut Wiranto, ia sudah memanggil kepala Badan Intelijen Negera, dan menghubungi Panglima TNI serta Kapolri untuk menanyakan masalah ini.
Namun ternyata, ada kesalahan komunikasi dalam penyampaian informasi tersebut.
“Karena setelah saya tanyakan, saya cek kembali, ternyata ini berhubungan dengan pembelian 500 pucuk senjata buatan Pindad yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen oleh BIN,” ujar Wiranto.
Pun demikian, lanjut Wiranto, senjata yang dimaksud juga bukan standart TNI. Melainkan buatan PT. Pindad, bukan diimpor dari luar negeri. Selain itu, pembelian senjata yang dimaksud juga menggunakan dana APBN.
“Jadi ini bukan institusi lain yang di luar kontrol pemerintah,” kata Wiranto.
Sebelumnya, hari Jumat (22/9/2017), dalam forum silaturrahim bersama para Purnawirawan TNI, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Gatot mengatakan ada institusi yang telah memesan 5.000 pucuk senjata dan mencatut nama presiden.
Pertemuan tersebut dihadiri Menkopolhukam Wiranto dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, serta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
