Kepala BKKBN Korupsi, Program KB Gagal?
LOMBOKita – Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan kasus Kepala BKKBN, Surya Candra Surapaty bukan sekadar merugikan keuangan negara atau korupsi, namun juga menggagalkan program keluarga berencana.
Terkait tindakannya dalam dugaan korupsi pengadaan KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014-2015.
“Tentunya kita harus tahu bahwa program KB merupakan proyek strategis nasional untuk membatasi kelahiran. Kalau justru dalam pengadaan alat kontrasepsi dimainkan, bukan sekadar mendatangkan kerugian negara tapi bisa menggagalkan program KB,” katanya di Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan pihaknya akan menelusuri dan mengiventarisir aset-aset terkait dugaan korupsi tersebut.
“Nanti kami akan melakukan penelusuran. Kalau terbukti bersalah harus bayar uang pengganti. Makanya kami akan menelusuri dan inventarisir aset-asetnya,” katanya.
Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), telah menahan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Candra Surapaty tersangka dugaan korupsi pengadaan KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014-2015.
Penahanan yang bersangkutan terhitung sampai 20 hari ke depan dari 8 November 2017 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejagung.
Terkait adanya permohonan penangguhan penahanan terhadap yang bersangkutan, ia menyatakan dirinya belum mengetahui hal itu. “Saya malah belum tahu,” katanya.
Sementara itu, kuasa hukum Surya Candra Surapaty, menyatakan kliennya mengajukan permohonan penangguhan/pengalihan jenis tahanan.
“Penangguhan penahanan itu mengingat jabatan yang bersangkutan adalah pejabat negara dengan tugas-tugas negara di bidang kependudukan yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan,” katanya.
Dikatakan, bahwa tersangka tidak perlu dikhawatirkan akan melarikan diri dengan adanya jaminan dari istri tersangka.
Kasus itu bermula saat Satuan Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) pada Direktorat Jalur Pemerintah BKKBN Pusat melaksanakan kegiatan pengadaan Susuk KB II/ Implant Batang Tiga Tahunan Plus Inserter, dengan pagu anggaran sebesar Rp191.340.325.000 yang bersumber dari APBN sesuai DIPA BKKBN.
Kemudian, pada saat proses pelelangan berlangsung, adanya penawaran harga yang dimasukkan oleh para peserta lelang adalah berada dalam satu perusahaan, yakni PT. Djaya Bima Agung yang juga sebagai peserta lelang, sehingga harga-harga tersebut adalah harga yang tidak wajar dan menyebabkan rendahnya tingkat kompetensi.
