Kemendes PDTT Sosialisasi Bantuan Advokasi, Pelayanan Hukum, dan Usaha (BAHU) di Mandalika NTB
LOBAR LOMBOKita – “Sesuai kesepakatan tiga menteri : Dalam penyelesaian persoalan di desa, aparatur penegak hukum harus mendahulukan penyelesaian melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terlebih dahulu Dalam hal ini Inspektorat kabupaten,” hal itu diungkapkan Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen. Sarjono Turin, dalam sosialisasi Bantuan Advokasi, Pelayanan Hukum, dan Usaha (BAHU) Desa, di Jayakarta Hotel, Lombok Barat, 7 Oktober belum lama ini.
Mantan petinggi KPK berusia 55 tahun ini menegaskan pentingnya upaya-upaya restoratif justice ditingkat desa. Baik itu melalui bale mediasi atau pun melalui program BAHU Desa yang nantinya diinisiasi kepala desa yang telah mendapat status para legal.
Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan lulusan Fakultas Hukum Universitas Jambi (Unja) ini mengungkapkan, pihaknya akan mengambil tindakan jika ada jaksa yang mencoba mengungkap satu kasus tanpa melalui APIP terlebih dahulu.
Pentingnya mediasi dalam upaya restoratif justice juga dibenarkan Lalu Sajim, Ketua Bale Mediasi NTB. Doktor berambut gondrong ini hadir membawa materi seputar Bale Mediasi.
” Sudah sangat banyak persoalan persoalan yang diselesaikan Bale Mediasi di NTB ini,” ungkap Sajim.
Kegiatan ini juga menghadirkan para legal senior, Gunawan, Penasihat Senior Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS).
Sosialisasi yang dihadiri para kepala dinas pariwisata Indonesia bagian timur, pendamping desa dan sejumlah kepala desa di NTB ini juga mendapat materi spesial dari para praktisi hukum maupun lembaga-lembaga hukum senior negeri ini.
Selain bicara hukum, program Kementerian Desa ini melakukan kunjungan ke Desa Wisata Kembang Kuning dan Kuta Mandalika.
Bagaimana Desa Kembang Kuning yang mampu menghadirkan banyak wisatawan asing. Padahal desa ini memiliki sumber alam yang biasa-biasa saja.
Namun sanggup menggerakkan sumber daya manusia dengan menjual segala aktivitas kehidupan desanya. “Desa kami jauh lebih bagus dari desa ini. Tetapi sumber daya manusia kami yang masih kurang. Sekarang saya membayangkan bagaimana jika warga desa kami di Papua mampu diberdayakan seperti warga Kembang Kuning ini,” ungkap salah satu Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa asal Papua di sela sela acara di Kembang Kuning.
Setelah itu, para pemangku kebijakan dinas pariwisata Indonesia timur, kepala desa, dan pendamping desa diajak keliling Sirkuit Mandalika. Desa yang tadinya terpencil disulap menjadi destinasi unggulan dalam waktu cepat.
Sungguh kata salah satu Kadis DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung) Jaya Wijaya, Lepinus Gombo, selama ini dirinya hanya menyaksikan Mandalika dari televisi.
“Selama ini saya bermimpi dan hanya menyaksikan di televisi tentang Mandalika. Syukur dan terima kasih, hari ini saya bisa ada di Mandalika, meskipun setelah balapan digelar,” ungkap Lapinus Gombo.
Semangat yang tak kalah menyala juga diungkapkan M.Fachri S.STP.M.Si, Direktur pengembangan produk Unggulan Kementerian Desa RI.
Dia menjelaskan, even ini dihadiri para kepala dinas Pariwisata Indonesia Timur. Mulai dari Papua, Maluku, dan sejumlah kepala desa di NTB .
Ia berharap, program Tekad Bahu Desa ini bisa dilanjutkan dikemudian hari. “Program Bahu Desa ini diharapkan mampu membuka kerangka berfikir dan wawasan para kepala dinas pariwisata , para kepala dan pendamping desa Indonesia Bagian Timur. “Salam Desa. Percaya Desa. Desa Bisa,” ungkap Fachri sebelum menutup rangkaian kegiatan empat hari di Lombok ini. (*)
