KASTA NTB Minta Ritel Modern Tampung Produk Lokal

Selasa, 19 Februari 2019 | 06:58 GMT+0700

Dua buah ritel modern yang berada di pusat Kota Praya

LOMBOKita – Merebaknya ritel-ritel modern melakukan ekspansi perdagangan ke pelosok desa di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah mulai mendapat sorotan sejumlah kalangan.

Salah satunya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) Kajian Sosial dan Advokasi Trasparansi Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Barat (KASTA NTB).

Ketua LSM KASTA NTB Lalu Munawir Haris menegaskan, pemerintah daerah harus segera menyikapi banyaknya ritel-ritel modern yang bertebaran di daerah ini, sehingga kehadirannya juga dirasakan oleh masyarakat setempat.

“Harus ada regulasi baru yang mengatur pendirian ritel-ritel modern ini, sekaligus sebagai upaya protektif bagi keberlangsungan para pedagang lokal yang ada di desa,” tandas Lalu Munawir Haris di Praya, Selasa (18/2/2019).

Menurut pria gondrong yang akrab dipanggil Lalu Wink itu, pemberian ijin baru maupun perpanjangan terhadap pasar-pasar modern harus diperketat. Dalam artian, pihak ritel bersedia menyanggupi beberapa poin kesepakatan yang menurut kajian KASTA NTB akan saling menguntungkan keduabelah pihak, baik ritel modern maupun para pelaku UKM dan masyarakat setempat.

Beberapa poin yang harus tertuang dalam regulasi tersebut, lanjut Lalu Munawir Haris diantaranya, kesanggupan menampung 20 persen dari seluruh jualan retail modern adalah produk UMKM lokal.

“Ritel modern hendaknya menyiapkan rak khusus untuk penjualan produk lokal,” kata Lalu Wink.

Lalu Wink juga menegaskan, setiap produk jualan di seluruh gerai retail modern, jika ada produk lokal yang secara kualitas maupun kuantitas dianggap sesuai dengan standar perusahaan, diwajibkan menerima produk lokal dan tidak boleh didrop dari luar daerah

Sebagai bentuk keberpihakan manejemen kepada masyarakat sekitar, kata Lalu Wink, maka di setiap halaman gerai toko modern wajib menyiapkan stand tempat berjualan pedagang kecil yang jualannya tidak ada di toko modern.

Demikian pula dengan penyaluran dana CSR, Lalu Wink meminta agar dialokasikan kepada masyarakat setempat, atau dimana gerai toko modern itu berada, baik itu diarahkan untuk bidang sosial, pendidikan maupun keagamaan dan lainnya.

Dalam merekrut tenaga kerja, Lalu Wink juga meminta agar pihak manajemen ritel modern memprioritaskan warga masyarakat dimana lokasi toko itu berada.

KASTA NTB meminta agar peraturan bupati yang mengatur jarak toko modern dengan pasar tradisional agar direvisi jika konten 20 persen produk lokal sudah dipenuhi.

“Karena moratorium ijin tidak mau dilakukan pemerintah daerah, maka syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh para investor sebelum ijin dikeluarkan,” tandas Lalu Munawir Haris.