Japda Minta Bawaslu NTB Evaluasi Panwaslu Lombok Timur
LOMBOKita – Bawaslu Nusa Tenggara Barat diminta evaluasi kinerja Panwaslu Kabupaten Lombok Timur yang dianggap serampangan mengeluarkan pengumuman hasil seleksi Panwas Kecamatan beberapa hari yang lalu.
Ketua Jaringan Aktivis Peduli Daerah (Japda) Lombok Timur Lalu Syafarudin Aldy menegaskan, pengumuman hasil seleksi Panwascam yang dikeluarkan Panwaslu tingkat Kabupaten itu masih menyisakan polemik. Sebab, pengumuman dengan nomor dan tanggal yang sama tetapi isinya berbeda.
“Kok bisa nomor dan tanggal pengumuman sama, dikeluarkan pada waktu yang hampir bersamaan tetapi nama-nama peserta yang lulus berbeda. Karena itu, Bawaslu NTB harus segera evaluasi Panwaslu Kabupaten Lombok Timur,” tegas Lalu Syafarudin Aldi.
Seharusnya, kata Mamiq Apenk (sapaan Syafarudin Aldy), Panwaslu harus mengedepankan independensi dan integritasnya dengan berlaku netral dan fokus pada pengasan pelaksanaan tahapan Pilkada sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Mamiq Apenk secara tegas juga meminta Bawaslu NTB untuk mengganti Panwaslu Lombok Timur karena dianggap gagal menjalankan tugas dengan baik, seiring munculnya polemik pengumuman hasil seleksi Panwas tingkat Kecamatan se Kabupaten Lombok Timur.
Kritikan terhadap pengumuman itu juga datang dari mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Lombok Timur, Abdul Muhid. Menurutnya, ada pengumuman ganda itu mengisyaratkan Panwaslu Kabupaten kurang cermat dan teliti dalam bekerja.
“Jangan main-main, pengumuman Panwaslu itu merupakan rahasia dan dokumen negara. Jadi tidak gampang mengeluarkan apalagi menggantinya,” kata Abdul Muhid yang kini duduk di kursi DPRD Lombok Timur.
Terpisah, Kordinator Bawaslu Bidang SDM NTB, Itratif saat dikonfirmasi menegaskan persoalan dua pengumuman yang dikeluarkan Panwaslu Lotim sudah dianggap selesai. Karena sudah melakukan klarifikasi kepada Bawaslu NTB.
“Pengumuman yang sah adalah yang ditandatangani Ketua Panwaslu bersama dua komisioner yang lainnya. Dan itu sudah selsai,” kata Itratif.
