Inilah Jawaban Pemerintah Daerah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi

LOMBOKita – DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menggelar sidang paripurna dengan agenda jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Loteng Tahun Anggaran 2020 serta Ranperda tentang pembentukan 15 desa di daerah itu.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid didampingi Wakil Ketua H. Lalu Ahmad Rumiawan, H. Lalu Sarjana dan HM. Mayuki serta dihadiri Wakil Bupati H. Lalu Pathul Bahri, Forkopinda dan segenap anggota dewan setempat, di Rupatama Gedung DPRD Loteng, Jum’at (08/11/2019).

Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri mengatakan, sebagaimana pemandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada sidang paripurna sebelumnya, maka terhadap hal-hal yang memerlukan penjelasan di dalam penyampaian pemandangan umum tersebut, pemerintah dapat menyampaikannya melalui sidang paripurna hari ini.

Untuk fraksi Gerindra, berkenaan dengan harapan fraksi Gerindra agar 5 prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari tema pembangunan pada tahun 2020, yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermutu dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

Pemerintah juga memiliki harapan yang sama, dimana prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh OPD lingkup Pemkab Loteng dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun anggaran 2020. Dengan dukungan ketersediaan anggaran berdasarkan kondisi kemampuan keuangan daerah pada Rancangan APBD TA 2020.

Jawaban ini sekaligus menanggapi harapan dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB serta Fraksi PPP

Untuk fraksi Golkar, harapan fraksi Partai Golkar agar Pemerintah Daerah (Pemda) menggali sumber-sumber pendapatan secara kreatif dan inovatif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien, khususnya berkaitan dengan upaya pencapaian target PAD TA 2020 dilakukan melalui berbagai upaya, seperti intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui perbaikan manajemen dengan menggunakan sistem informasi penerimaan daerah yang lebih dapat diandalkan.

Kemudian ekstensifikasi potensi pajak dan retribusi khususnya perkembangan hotel baru, baik yang dibangun di dalam KEK maupun di luar kawasan sekitar KEK serta optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah. “Jawaban ini sekaligus menanggapi saran dari fraksi PPP,” ujarnya.

Begitu juga dengan upaya pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup menyikapi persoalan persampahan. Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Perda nomor 5 tahun 2015, tanggung jawab pengelolaan sampah secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu dari sumber sampah sampai dengan TPS dan dari TPS ke TPA.

“Pengelolaan sampah dari sumber ke TPS merupakan kewajiban penghasil sampah (masyarakat, pedagang, lembaga dan lain sebagainya), beserta pemerintah desa/kelurahan dan penanggung jawab lembaga/usaha. Sedangkan untuk pengelolaan sampah dari TPS ke TPA merupakan tanggung jawab Pemda,” lanjut Wakil Bupati.

Untuk fraksi PKB, berkaitan proyeksi peningkatan PAD sebesar 8,6 persen pada TA 2020 telah didasarkan pada perhitungan potensi pendapatan, capaian realisasi tahun sebelumnya dan mempertimbangkan pula adanya peningkatan investasi di KEK Mandalika. Salah satu upaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya di sektor pariwisata melalui penerapan smart tax bekerjasama dengan PT. Bank NTB Syariah untuk penempatan pada beberapa titik sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak hotel dan restoran.

Sedangkan berkaitan dengan pendapatan sumbangan pihak ketiga, bersumber dari kontribusi penjualan tembakau keluar daerah dan sumbangan pembangunan daerah kerja koperasi.

“Terhadap peningkatan mutu SDM, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan upaya-upaya, seperti pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja serta penyiapan tenaga kerja siap pakai,” terangnya.

Selanjutnya untuk fraksi PPP, salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap persiapan pelaksanaan MotoGP adalah dengan dibentuknya Satgas pendukung percepatan pengembangan dan pembangunan KEK Mandalika. Satgas saat ini sedang membantu pihak ITDC dalam penyelesaian lahan yang terkena pembangunan lintasan sirkuit dan sarana pendukung MotoGP. “Masalah yang sedang ditangani antara lain pengamanan clearing lahan, relokasi penduduk yang menempati HPL ITDC dan pembebasan lahan enclave,” ungkapnya.

Selain itu, terhadap kesiapan sarana dan prasarana penunjang serta SDM yang dibutuhkan dalam menghadapi MotoGP telah dilakukan sejak disosialisasikannya rencana pembangunan sirkuit. Kesiapan sarana dan prasarana pendukung tersebut, seperti jalan BIL – Mandalika, infrastruktur ekonomi, penginapan/homestay dan infrastruktur lainnya. Bahkan Pemda juga telah secara proaktif melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, terutama terhadap dukungan pendanaan.

Terhadap kesiapan SDM, Pemda telah bekerjasama dengan berbagai kementerian terutama dengan kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Ekonomi telah bersepakat membangun sektor ekonomi melalui pilot project pengembangan wirausaha sektor pariwisata sekitar KEK dan beberapa kegiatan terkait dengan peningkatan SDM melalui pelatihan. “Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi nasdem perjuangan,” ujarnya.

Untuk fraksi PKS, berkaitan Ranperda Desa Lelong yang termasuk dalam bagian wilayah rencana pembangunan DAM Mujur, syarat pembentukan desa sebagaimana tercantum dalam pasal 8 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah memiliki jumlah penduduk paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 KK. Mengingat rencana pembangunan DAM Mujur yang akan mengakibatkan sebagian dari wilayah Desa Lelong akan menjadi wilayah DAM tersebut.

Dari 8 dusun di Desa Lelong, yang akan terkena dampak pembangunan 3 dusun yang habis dan 2 dusun tersisa kurang lebih 50 persen. Sedangkan luas wilayah keseluruhan Desa Lelong kurang lebih 444,36 hektar dan yang terkena dampak pembangunan seluas kurang lebih 230,70 hektar.

“Terhadap pembangunan dam ini, masyarakat bersama pemerintah desa berkomitmen akan turut mendukung. Jawaban ini sekaligus menanggapi pertanyaan dari fraksi Partai demokrat dan fraksi PBB,” terangnya.

Begitu juga dengan fraksi Partai Demokrat, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati pada tahun 2020 mendatang, Pemda telah mengalokasikan anggaran untuk tahapan pemilihan bupati/wakil bupati yang tahapannya dimulai sejak tahun 2019, untuk penyelenggaran pemilihan bupati/wakil bupati yaitu KPU Loteng dan Bawaslu serta hibah pengamanan pemilihan untuk Polres dan kodim Loteng.

“Termasuk penyediaan anggaran pada Rancangan APBD TA 2020 untuk dukungan penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2020. Jawaban ini sekaligus menanggapi pernyataan dari fraksi Amanat Nurani Berkarya,” paparnya.

Selanjutnya untuk fraksi PBB, terkait dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung, dapat disampaikan jumlah PNS di Loteng per 31 Oktober 2019 sebanyak 8.775 orang dan jumlah pegawai tidak tetap sejumlah 408 orang, sedangkan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sejumlah 444 orang. “Penganggaran belanja pegawai pada belanja tidak langsung TA 2020 sudah dihitung berdasarkan prognosis realisasi serapan anggaran pada tahun 2019, termasuk penganggaran untuk gaji P3K yang bersumber dari DAU tambahan,” jelasnya.

Kemudian berkenaan dengan turunnya persentase alokasi belanja langsung dan meningkatnya persentase alokasi belanja tidak langsung pada Rancangan APBD TA 2020, dapat disampaikan pada tahun 2020 Loteng menyelenggarakan kegiatan pemilihan bupati/ wakil bupati dengan penyediaan anggaran pada belanja tidak langsung melalui belanja hibah, serta pada tahun anggaran 2020 pula terdapat pengalokasian DAU tambahan untuk bantuan pendanaan penggajian bagi P3K yang dianggarkan dalam belanja pegawai pada belanja tidak langsung.

“Berkaitan dengan arahan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah desa sebesar Rp. 2. 368. 800. 000,00 merupakan alokasi untuk pembayaran gaji tenaga Pol PP yang ditempatkan di desa maupun kelurahan,” sambungnya.

Untuk fraksi Nasdem Perjuangan sendiri, lanjutnya, persentase capaian pelaksanaan RPJMD 2016-2021 pada tahun keempat, dari 42 indikator kinerja daerah rata-rata mencapai 108 persen. Sedangkan capaian indikator kinerja program rata-rata mencapai 95,50 persen. Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati selama 4 tahun terakhir.

Hal ini tergambar dari capaian indikator kesejahteraan masyarakat tingkat kabupaten, diantaranya sektor ketenagakerjaan tingkat pengangguran menurun dari 6,37 persen di tahun 2014 menjadi 3,08 persen di tahun 2018, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan dari 16,03 persen di tahun 2014 menjadi 13,87 persen di tahun 2018, IPM meningkat dari 61,88 point di tahun 2014 menjadi 65,36 poin di tahun 2018, dimana pertumbuhan IPM Loteng merupakan yang tercepat di NTB.

“Tentunya masih banyak tantangan pembangunan kedepan yang harus dijawab bersama-sama oleh pemerintah dan stakeholder terkait serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Terakhir untuk fraksi Amanat Nurani Berkarya, berkaitan dengan penjaga pantai dapat disampaikan, pemerintah telah memiliki Penjaga Pengamanan (Pam) wisata sejumlah 40 orang yang ditempatkan di wilayah pantai dan di obyek wisata air terjun serta telah mengikuti pelatihan Search and Rescue (SAR) pantai dan SAR gunung.

Setelah KEK mulai dibangun, keberadaan Pam pantai khususnya yang berada di Kuta tidak difungsikan lagi karena sudah menjadi tanggung jawab pengelola KEK. Sedangkan untuk pemanfaatan Pasar Mandalika merupakan proyek pembangunan tahun 2018 yang bersumber dari dana tugas pembantuan.

“Saat ini kita masih menunggu proses hibah dari Kementerian Perdagangan kepada Pemda Loteng. Tindak lanjut dari hal itu akan segera dilaksanakan persiapan pemindahan pedagang pada awal tahun 2020,” tutup Wakil Bupati.