Meski Gunakan SKTM, Pasien Bersalin Tetap Dipungut Biaya
LOMBOKita – Meski Pemerintahan Bupati Lombok Timur,HM Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H.Rumaksi telah menggratiskan biaya persalinan sejak 1 Oktober 2018. Mulai dari Puskesmas sampai Rumah Sakit, namun RSUD dr. R. Soedjono Selong masih melakukan penarikan biaya persalinan walaupun menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa atau kelurahan setempat.
Seperti yang dialami salah satu warga di Kecamatan Keruak atas nama Mardiana, saat melakukan persalinan di RSUD Selong dilakukan penarikan biaya persalinan sebesar Rp 420 ribu.
“Siapa bilang gunakan SKTM gratis. Buktinya saya ditarik biaya persalinan pihak rumah sakit,” kata Mardiana kepada wartawan di rumahnya.
Ia menuturkan, sebelum masuk ke rumah sakit terlebih dahulu dirawat ke Puskesmas Keruak dengan menggunakan SKTM. Kemudian dirujuk ke RSUD Selong untuk melakukan persalinan sekitar tanggal 12 sampai 14 Desember 2018.
Namun ketika akan meminta pulang dari rumah sakit, terlebih dahulu petugas rumah sakit memberikan secarik kertas kwitansi yang sudah ada nilai uang yang harus dibayar.
“Setelah saya bayar langsung petugasnya memberikan pulang,” ujarnya.
Dia juga mempertanyakan janji politik pemerintahan saat ini berkuasa yang akan menggratiskan biaya persalinan. Namun buktinya masih dilakukan penarikan meski sudah ada SKTM yang dibawa ke rumah sakit.
“Kalau memang digratiskan biaya persalinan kenapa ditarik oleh petugas walaupun SKTM dipegang,” tambah Mardiana penuh tanya.
Sementara di tempat terpisah, Direktur RSUD dr. R. Soedjono Selong, dr. H. Hasbi Santoso saat dikonfirmasi akan mengkroscek siapa nama pasien bersalin yang ditarik biaya itu.
Disebutkan Hasbi, setiap apel maupun rapat sudah menekankan jajarannya untuk tidak melakukan penarikan biaya persalinan maupun pengobatan bagi masyarakat yang datang berobat.Apalagi dengan membawa SKTM maupun BPJS harus dilayani.
“Sudah saya ingatkan agar kebijakan pak Bupati dan Wakil Bupati di bidang kesehatan harus didukung,” tegas Hasbi Santoso.
