Dua LSM Kawakan Minta BPK Audit Dana BPPD Lotim
LOMBOKita – Ketua LSM Serikat Masyarakat Selatan (SMS), Sayadi meminta dana bantuan (hibah) yang diberikan kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur untuk diaudit.
“Dana bantuan pemerintah daerah untuk BPPD Lotim harus diaudit supaya masyarakat tahu untuk apa saja dana itu digunakan,” tegas Sayadi di Selong, Senin (27|1/2020).
Menurut Sayadi, selama kurun waktu tiga tahun terakhir, BPPD Lotim dinilai belum memperlihatkan kinerja dalam mempromosikan pariwisata, padahal dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah cukup besar.
Malah, kata Sayadi, dirinya mendapatkan informasi ada sebagian anggota BPPD Lotim yang belum mendapatkan honor.
“Masak ada anggota BPPD Lotim yang belum terima honor?, Ada apa?,” cetus Sayadi.
Karena itu, Sayadi meminta Bupati untuk memerintahkan Inspektorat ataupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk turun melakukan audit khusus.
“Kalau ada indikasi penyalahgunaan uang bantuan tersebut, kami mendorong aparat penegak hukum untuk mengusutnya,” tegas Sayadi.
Hal yang sama dikatakan Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB), Eko Rahardi. Dia sepakat agar bantuan pemerintah daerah kepada BPPD Lotim dilakukan audit, agar pertanggungjawaban dana BPPD terhadap penggunaan uamg rakyat itu bisa menjadi jelas.
“Kami minta audit dana bantuan BPPD Lotim, bahkan bila perlu APH juga ikut turun,” tandasnya.
