Debat Capres/Cawapres Dimulai Awal 2019
LOMBOKita – Ketua Komisi Pemillihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengungkapkan debat pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Pemilu 2019 baru digelar mulai awal tahun 2019. Debat publik merupakan salah satu bentuk kampanye yang diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Debatnya nanti akan diadakan lima kali dan kami bikin di awal 2019, mulai Januari, Februari, Maret, April atau selama empat bulan,” ujar Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/9).
Menurut Arief, debat capres dan cawapres sebaiknya digelar menjelang hari pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 17 April 2019. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap ingat apa yang menjadi visi-misi dan program dari capres-cawapres yang disampaikan pada saat debat tersebut.
“Rencananya debat digelar mendekati dengan hari pemungutan suara. Sebab kalau debatnya sekarang, nanti pada hari pencoblosan masyarakat sudah lupa tentang apa yang dijelaskan dalam visi dan misi yang disampaikan capres cawapres (dalam debat kandidat) dulu,” jelas dia.
Debat publik diatur dalam Pasal 277 UU Pemilu. Berikut bunyi Pasal 227 UU Pemilu:
(1). Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (l) huruf h dilaksanakan 5 (lima) kali.
(2). Debat Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik melalui lembaga penyiaran publik.
(3). Moderator debat Pasangan Calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada
salah satu Pasangan Calon.
(4). Selama dan sesudah berlangsung debat pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun terhadap penyampaian dan materi dari setiap Pasangan Calon.
(5). Materi debat Pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan
tumpah darah Indonesia;
b. memajukan kesejahteraan umum;
c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat Pasangan Calon diatur dalam peraturan KPU
