“Bile Raweng” Halal atau Haram Demokrasi?

Politik sebagai sarana meraih kekuasaan pada hakekatnya bermula dari niat yang mulia guna mewujudkan kesejahteraan bersama dengan menjadikan demokrasi sebagai bentuk consensus rakyat atas kedaulatan yang dimilikinya. Pada terjalanannya politik kerapkali berjalan meninggalkan konsistensi asasi dan meninggalkan esensinya sendiri.

Politik yang seharusnya menuntun agar kekuasaan berjalan dengan baik dan benar berubah posisi menjadi yang dikendalikan oleh kekuasaan. Demi kekuasaan politik sering kali menampakkan diri dalam wujud menggunakan segala cara dengan menghalalkan segala cara.

Dalam konteks pemilu dan pilkada, menghalalkan segala cara dengan segala cara menjilma dalam berbagai bentuk, misalnya, money politik, mahat politik, mobilisasi, naipulasi, balck dan negtif campign, perusakan hingga pembakaran dan pembunuhan, yang oleh hukum pemilu kita kenal dengan pelangaran pemilu baik pelanggaran pidana, administrasi maupun pelanggaran kode etik pemilu.

Dari berbagai bentuk pelanggaran pemilu yang sudah dengan tegas diatur dalam undang-undang baik Undang Pemilihan kepala Daerah yang tertuang dalam undang-undang 10 Th 2016 maupun undang-undang pemilu nomor 7 Tahun 2017 khususnya pada pilkada di NTB yang berlangsung saat ini dalam hemat penulis yang bukan menjadi rahasia bahkan sudah popular ditengan tengah masyarakat yaitu motif baru kejaharan demokrasi yang populer dikenal dengan istilah “BILE RAWENG”

Bile Raweng dalam konteks demokrasi baik pilkada maupun pemilu adalah upaya mengorganisir kebebasan seseorang dalam suatu komunitas atau daerah tertentu untuk tidak memilih atau memilih seorang calon kepala daerah. Dalam realitasnya bile raweng telah menjilma sebagai akar perpecahan ditengah masyarakat. Seseorang yang tidak ikut bersama baik dalam gerakan maupun pilihan akan mendapatkan sanksi maulai dari sanksi social hingga ancaman pisik.

Pada beberapa kasus pelanggaran yang pernah ditemukan dan ditangani penyelenggara pemilu “bile raweng” sudah memakan korban yang tidak sedikit, korban dikeluarkan sebagai salah satu warga pada suatu desa atau dusun tertentu, bahkan bile raweng juga sudah merambat hingga birokrasi dan organisasi, begitu banyak korban yang disebabkan oleh “bile raweng”

Padahal dalam ketentuan pidana pemilihan yang termaktub dalam Undang-undang 10 Th 2016 khususnya pasal 182A menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan, ancaman, dan menghalang halangi seseorang untuk menggunakan haknya dalam memilih diancam dengan pidana paling sedikit 24 bulan dan maksimal 72 bulan penjara. Disamping itu undang ini juga menempatkan SARA dalam delik pidana pemilu.

Kendati demikian oleh penegak hukum pemilu, aksi bile raweng masih terkesan belum mendapatkan perhatian yang serius sebagai sebuah pelanggaran yang memeiliki dampak negative bagi peroses pertumbuhan demokrasi, politik di tengah tengah masyarakat.

Pada pilkada di NTB saat ini tidak dapat dihidari penggunaan “bile raweng” sebagai salah satu strategi dalam memenangkan kontestasi pilkada, perbuatan melawan hukum atau kejahatan pemilu ini berpotensi sebagai salah satu potensi paling rawan pada pilkada di NTB hari ini mengingat latar belakang daerah, oranisasi, dan suku Calon Gubernur Maupun Wakil Gubernur. Pertimbangan memaksimalkan perolehan suara pada daerah asal sebagai memicu tumbuhnya Bile Raweng sebagai strategi yang dianggap efektif.

Menurut penulis, komitmen mendapatkan kekuasaan dengan cara-cara elegan itu lebih bermartabat untuk demokrasi yang elegan guna meraih kekuasaan yang halal itu jauh lebih penting dari hanya sekedar ambisi yang didominsai oleh birahi kuasa yang merusak demokrasi.

Penulis adalah Direktur Election Managemet and Constitutional (EMC) NTB