Bang Zul dan Kritik DPR

LOMBOKita – Seketika Bang Zul di lantik sebagai gubernur Periode 2018-2023 ia langsung membuat gebrakan di bidang pendidikan di mana menggalakkan pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Baik mahasiswa Sarjana (S1) maupun Mahasiswa pasca sarjana (S2).

Tentu saja program ini terlihat cukup megah. Bagaimana tidak, bagi Mahasiswa yang ingin ikut tentu harus memiliki kemampuan di atas rata-rata karena syarat untuk bisa tembus ke kampus-kampus di luar negeri itu adalah berupa kemampuan bahasa Inggris formal, di mana barometer penilaiannya adalah kemapuan menyeesaikan Toefel/Ielts.

Jelas syarat untuk mencapai nilai Toefel/ielts itu memerlukan potensi dan kerja keras para pencari beasiswa yang hendak dikirim oleh pemerintah NTB. Kerja keras saja mungkin tidaklah cukup jikalau memang kemampuan (kecerdasan otak) tidak mampu menaklukkan teka-teki Toefel/Ielts yang harus dipecahkan. Untuk hal ini memang penulis sepakat bahwa hanya putra-putri NTB yang mempunyai kecerdasan rata-rata sajalah yang kemungkinan besar dapat dikirim ke Luar negeri untuk melanjutkan studi S1 ataupun S2.

Tak pelak, program pendidikan ke Luar Negeri ini mendapat sambutan yang cukup positif. Setidaknya hal itu dapat dilihat dari komentar-komentar masyarakat di lini media social yang mengiringi program-program pengiriman Mahasiswa NTB ke Luar Negeri. Puji dan sanjungan terhadap program ini mengalir bagai air sungai di musim penghujan. Seakan program ini menawarkan sebuah parameter baru bagi masyarakat (putara-putri NTB), di mana salah satu cara menghebatkan diri adalah dengan mengikuti program pendidikan ke luar negeri yang telah sedang digalakkan oleh pemerintah NTB.

Dalam hemat penulis program ini sudah tuntas dalam pengertian tidak ada masalah. Bahkan ini tentu saja program yang luar biasa bagus, karena hal ini merupakan program baru sepanjang sejarah NTB berdiri, di mana pengiriman ini langsung di bawah kendali pemerintah NTB. Oleh karenanya tidak ada yang dianggap sebagai sesuatu yang akan kurang baik bagi masyarakat NTB ke depan. Apalagi melihat perbandingan SDM Negara maju yang menjadi tujuan pengiriman dengan SDM Negara-negara pernah terjajah seperti Indonesia.

Dalam pada itulah suara kritik dari salah seorang DPRD provinsi muncul; bahwa pengriman para mahasiswa untuk melanjutkan studi keluar negeri harus dilihat juga Negara tujuannya, di mana Polandia sebagai salah satu tujuan pengiriman dikatakan sebagai Negara dengan ideology Komunis. Sontak saja kritik yang dilontarkan politisi dari salah satu partai itu mendapatkan tanggapan pro dan kontra. Kritik tersebut menjadi kontroversial seperti yang dapat dilihat pada media social Bang Zul di mana ramai komentar pada masalah Negara tujuan pengiriman.

Lebih jauh dapat diartikan bahwa si Anggota Dewan sedang mempertentangakan Komunis dengan ideology lainnya. Padahal dewasa ini ideology yang paling umum dan merata tentu saja adalah ideology kapitalis. Pertanyaannya apakah Dalam pengertian sederhananya dunia kini hanya mengenal Komunis dan kapitalis ? ataukah tema krtitik yang dilontarkan Dewan tersebut kurang tepat guna menkonstruksi dialektika Program pengiriman Mahasisiwa ke Luar Negeri itu?

Komunis Vs kapitalis
Dalam pandangan penulis tema komunis vs kapitalis pada konteks pengiriman para Mahasiswa NTB untuk belajar di Luar negeri sepertinya tidak mempunyai kesesuaian (relevansi) untuk diperbincangkan. Artinya hal itu sudah selesai untuk diperdebatkan. Atau maksud dari kritik Dewan itu pada konteks apa? Karena jikalau ia mengkritik Komunis sebagai ideology Negara- negara tujuan artinya ia setuju dengan pengiriman ke Negara-negara luar negeri yang berpaham kapitalis atau sekedar mau mengirim Mahasiswa NTB ke timur tengah yang tidak komunis?

Penulis pikir terlalu rendah nalar seorang anggota Dewan jikalau hanya ingin melihat putra putrid NTB di kirim keluar negeri (timur –tengah) karena tentu itu tidak masuk akal, sehingga pada konteks ini penulis mengartikan yang dimaksud adalah anggota Dewan tersebut tidak setuju atau kurang setuju terhadap pengiriman mahasiswa NTB ke Negara-negara berpaham komunis dan setuju terhadap pengiriman mahasiswa ke Negara-negara berpaham kapitalis.

Any way pembicaraan yang lebih bermutu mungkin adalah bahwa dunia saat ini sudah tidak menempatkan sisa ideology lain selain dari ideology kapitalis itu. Jadi meributkan komunis sepertinya sudah expire. Komunis itu sepertinya hanya dalam ide orang perorang. Ia tidak bisa turun lagi ke system dunia.

Buktinya, sejak keruntuhan Uni Soviet Negara-negara yang menjadi imamnya telah menjadi pemuja dari system dunia yang bernama kapitalisme. China pun menyusul menjadikan kapitalisme sebagai imamnya. Mungkin saja China masih memakai system sosialis namun warna terangnya lebih mencolok kapitalismenya daripada yang lain. Ataukah China ini merupakan referesentasi baik bagi percampuran dua ideology dunia itu?

Penulis pikir lebih baik melangkah dengan sugesti positif saja. Jikalau sosialis sebagai ide itu berjalan pada system ekonomi bukankah hal itu hal yang baik. Misalnya dapat disaksikan bagaimana Negara-negara Skandinavia (Eropa Timur) yang dikatakan sebagai Negara yang menekankan social welfarenya cukup maju menjadi rujukan bagi banyak Negara jikalau hendak mewujudkan Negara kesejahteraan. Bukankah Dari sinilah munculnya istilah Kapitalisme baik hati itu?

Sedangkan jikalau ide pada system kebudayaan, hal itu penulis pikir sebagai wilayah privacy. Misalnya pada masalah ke-Tuhanan, ini tidak terbatas pada masalah sosialis. Banyak lagi warga bangsa yang menganut paham atheis atau meragukan akan adanya ke-Tuhanan tidak perlulah ia hidup di system sosialis ataukah kapitalis. Jika memang ia cenderung atehis ya mereka akan jatuh pada atheism itu sendiri.