Bakesbangpoldagri Dorong Relokasi Kantor BNNK Lotim ke Selong dan Status Vertikal

Keterangan foto: Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur H Mustafa

LOTIM LOMBOKita –  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Lombok Timur mendorong agar keberadaan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lotim dimaksimalkan. Salah satunya dengan merelokasi kantor BNNK dari Sukamulia ke Kota Selong karena kondisi kantor saat ini dinilai terbengkalai.

“Kami juga mengupayakan transformasi BNNK menjadi instansi vertikal di bawah BNN,” kata Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur, H. Mustofa.

Mustofa menilai lokasi kantor BNNK di Sukamulia kurang representatif dan terlalu jauh dari pusat aktivitas pemerintahan. Saat ini pihaknya tengah mencari alternatif gedung milik pemerintah daerah yang tidak terpakai di Kota Selong.

“Kalau kita lihat, letak kantor yang dulu tidak strategis. Kami harap rekan-rekan BNNK melihat beberapa kantor aset pemerintah yang tidak terpakai di Kota Selong,” ujarnya.

Menurutnya, karakteristik kerja BNNK yang membutuhkan kerahasiaan dan mobilitas tinggi menuntut lokasi kantor yang strategis namun tetap menunjang privasi. Beberapa alternatif sudah dilirik, termasuk eks-Puskesmas di jalur Masjid Muhammadiyah Selong. Sebelumnya, gedung milik PU Provinsi sempat dipertimbangkan, tetapi proses birokrasi asetnya dinilai terlalu panjang.

“Intinya Bakesbangpoldagri siap memfasilitasi sekretariat atau kantornya di sini. Kami upayakan bisa di tengah kota, dengan harapan kerjanya lebih maksimal,” imbuhnya.

Selain relokasi, persoalan lain adalah ketergantungan BNNK pada dana hibah daerah yang hanya Rp200 juta per tahun. Mustofa menjelaskan, pencairan anggaran 2026 sedang berjalan. Tahap awal 50 persen atau Rp100 juta diajukan pada Februari–Maret dan ditargetkan terealisasi penuh pada Juni.

Karena keterbatasan itu, Pemda Lombok Timur mengkaji peluang peningkatan status BNNK menjadi badan vertikal sehingga anggarannya bersumber langsung dari APBN.

“Kalau sudah vertikal kita semakin enak karena semuanya difasilitasi pemerintah pusat. Personelnya mungkin lebih banyak dan profesional, fasilitasnya lengkap, dana pendukungnya juga lengkap. Dengan sarana prasarana memadai, dampaknya penanganan kasus narkoba di Lombok Timur bisa berkurang. Ini yang kami upayakan,” tandasnya.