Reuni 212, Kapitalisasi Sentimen Agama dalam Politik

Eks demonstran anti-Ahok saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 yang menamakan kelompoknya sebagai ”Alumni 212”, akhirnya jadi menggelar acara ”Reuni Akbar 212” di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/2017).

Acara tersebut dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selain itu, banyak politikus juga menghadiri acara tersebut.

Saat reuni dimulai, tampak hadir Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, Wakil Ketua MPR sekaligus politikus PKS Hidayat Nur Wahid, politikus senior PAN Amien Rais, dan Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir. Selain itu, ada pula Presiden PKS Sohibul Iman.

Tak pelak, acara reuni yang mendapat izin pemprov menggunakan lapangan Tugu Monas karena mengklaim sebagai kegiatan keagamaan, yakni Maulid Nabi Muhammad SAW, tersebut kental bernuansa politis.

Setidaknya, nuansa politis tersebut tampak dari tema-tema pidato yang dilakukan mayoritas orator.

Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif misalnya, menuding tiga tahun era rezim Jokowi-JK tidak “ramah” terhadap umat Islam.

“Bahkan ada yang merasa pemerintah ada indikasi sehinga menghendaki Islamofobia,” ujarnya saat memberikan pidato politik.

Sementara pentolan FPI dan buronan Polda Metro Jaya dalam kasus pornografi, Rizieq Shihab melalui sambungan telepon memberikan pernyataan pentingnya memperjuangkan “NKRI Bersyariah”.

Ia mengatakan, konsepsi politik NKRI Bersyariah merupakan pengejawantahan “Pancasila yang asli”.

“Berdasarkan Pancasila asli dibuat Piagam Jakarta sebagai mana dekrit presiden, itulah NKRI Bersyariah,” kata Rizieq yang diklaim berada di Arab Saudi.

Politikus senior PAN Amien Rais, dalam pidato politiknya juga mengkiritik kebijakan ekonomi politik rezim Jokowi-JK.

“Kita sampaikan ke Pak Jokowi, kalau begini dilarang berarti itu keterlaluan. Reklamasi itu gawat. Meikarta itu dajal. Investasi Freeport adalah aplus-aplusan (bergantian),” kata Amin.

Mantan Ketua MPR itu juga meminta Jokowi tidak menjual aset milik Indonesia kepada pihak asing.

“Jadi Pak Jokowi, jangan jual negeri ini kepada asing dan aseng (Tiongkok),” tukasnya.

Padahal, sehari sebelumnya, Jumat (1/12), sekretaris panitia pelaksana acara tersebut, Gatot Saptono alias Muhammad Al Khatthath, memastikan acara tersebut tidak bermuatan politik.

Ia mengatakan, selain memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, reuni itu hanya untuk mensyukuri persatuan umat Islam pada aksi anti-Ahok tahun 2016.

” Reuni Akbar Alumni 212 bukan dalam konteks politik tertentu. Kami mengadakan ini sebagai bentuk syukur atas kebersatuan umat. Yang tidak mau bersyukur juga tidak apa-apa tidak datang, berdoa saja dari rumah,” tukas Gatot di Wisma PHI, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat.

Pemilu 2019

Sementara dua hari sebelumnya, Kamis (30/11), Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai acara reuni tersebut secara terang-terangan bermuatan politis.

“Ini juga tidak akan jauh-jauh dari politik juga. Politik 2018/2019 (pemilihan umum). Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018/2019,” kata Tito seusai menghadiri acara di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta.

Kelompok tersebut, sejak Desember 2016 hingga Pilkada DKI Jakarta 2017 selesai, getol menggelar aksi menuntut Gubernur DKI kala itu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihukum karena mengutip surah Alquran dalam pidatonya.

Ahok kala itu juga berstatus calon petahana dalam pilkada, dan pada putaran kedua pemilihan harus head to head dengan Anies Baswedan yang kekinian menjadi Gubernur DKI.

“Kalau yang dulu kan banyak kepentingan politik. Jelas sekali arahnya ke mana kan. Itu kan arahnya ke gubernur yang lama. Politiknya tinggi sekali,” tukas Tito.

Modal Politik

Koordinator Setara Institute Hedardi menilai, gerakan yang lahir dari arena Pilkada DKI ini dinilai para elite bisa menjadi alat politik di masa depan. Setidaknya, serangkaian gerakan mereka bisa dimanfaatkan politik praktis.

“Perayaan 1 tahun aksi 212 telah menggambarkan secara nyata, bahwa aksi yang digagas oleh sejumlah elite Islam politik pada 2016 lalu adalah gerakan politik. Sebagai sebuah gerakan politik, maka kontinuitas gerakan ini akan menjadi arena politik baru, yang akan terus dibangkitkan sejalan dengan agenda-agenda politik formal kenegaraan,” tuturnya.

Hendardi mengatakan, menguasai ruang publik merupakan target para elite kelompok ini, untuk terus menaikkan daya tawar politik terhadap para pemburu kekuasaan atau kelompok politik yang sedang memerintah.

“Bagi mereka public space is politic (politisasi ruang publik). Jadi, meskipun gerakan ini tidak memiliki tujuan yang begitu jelas dalam konteks mewujudkan cita-cita nasional, gerakan ini akan terus dikapitalisasi (dijadikan modal untuk tawar-menawar dalam politik),” nilainya.

Hanya, gerakan 212 menggunakan pranata dan instrumen agama Islam, yang oleh banyak tokoh-tokoh Islam arus utama, justru dianggap memperburuk kualitas keagamaan di Indonesia.

Populisme agama, menurut dia, menghilangkan rasionalitas umat dalam beragama. Juga menghilangkan rasionalitas warga dalam menjalankan hak politiknya.

Namun, Hendardi menilai, gerakan ini mulai kehilangan dukungan sejalan dengan meningkatnya kesadaran warga untuk menjauhi praktik politisasi identitas agama. Warga juga telah menyadari bahwa gerakan semacam ini membahayakan kohesi sosial bangsa yang majemuk.

“Jadi, kecuali untuk kepentingan elite kelompok 212, maka gerakan ini sebenarnya tidak relevan menjawab tantangan kebangsaan dan kenegaraan kita,” tuturnya.

Untuk diketahui, sebelum eks demonstran anti-Ahok ini menggelar reuni, sejumlah pihak sudah mewanti-wanti agar mereka menaati perjanjian izin kegiatan mereka, yakni keagamaan, bukan politik.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Jumat, menegaskan kawasan Tugu Monas tak boleh digunakan untuk kegiatan politik.

Ia mengatakan, ketentuan itu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Gubernur N 160/2007 tentang Pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.

Pergub yang baru diteken setelah ia dan Anies Baswedan menjadi pemimpin pemprov DKI itu menjelaskan, kawasan Tugu Monas bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan.

“Karena yang dibolehkan di sini (kawasan Monas) adalah kegiatan keagamaan, kebudayaan, olahraga, dan sosial,” tegas Sandiaga.