Upaya NTB Mengatasi Dampak Kekeringan

Bencana banjir telah berlalu seiring dengan berakhirnya musim hujan. Kini sejumlah daerah dilanda kekeringan akibat kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup lama.

Dua “musibah” tahunan itu sejatinya selalu datang silih berganti, dan membutuhkan perhatian serius terutama dari pemerintah dalam upaya mengurangi dampaknya.

Seperti tahun-tahun sebelumnta, pada kemarau 2017 Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali dilanda bencana kekeringan cukup parah. Dari 10 kabupaten dan kota, sembilan di antaranya terdampak musibah tahunan itu, kecuali Kota Mataram.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Muhammad Rum mengatakan, musibah kekeringan tahun 2017 ini merata di hampir seluruh wilayah setempat.

Dari kesembilan kabupaten atau kota di NTB, tujuh kabupaten dan kota yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima telah menetapkan siaga darurat bencana kekeringan.

Sedangkan dua kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Sumbawa dalam proses penetapan siaga darurat bencana kekeringan.

Total desa terdampak bencana kekeringan tersebut tercatat sebanyak 318 desa di 71 kecamatan yang tersebar di 9 kabupaten atau kota di NTB. Sebaran warga yang terdampak kekeringan juga terus meningkat menjadi 640.048 jiwa atau 127.940 kepala keluarga.

Jumlah warga yang terkena dampak musibah kekeringan sebanyak 127.940 KK atau 640.048 jiwa. di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 25 desa dengan jumlah jiwa yang terdampak 20.034 jiwa, Lombok Utara 18 desa (33.138 jiwa).

Sementara di Lombok Tengah 82 desa (282.793 jiwa), Lombok Timur 48 desa (153.681 jiwa), Sumbawa Barat 10 desa (8.775 jiwa), Sumbawa 60 desa (84.998 jiwa), Dompu 25 desa(19.189 jiwa), Kota Bima 8 desa (2.835 jiwa) dan Bima 42 desa ( 24.608 jiwa).

Rum menyebutkan, volume air bersih yang dibutuhkan selama dua bulan ke depan untuk melayani 127.940 KK atau 640.048 jiwa warga yang terdampak kekeringan sebesar 153,528 juta liter.

Di mana, masing-masing KK diberikan air sebanyak 20 liter per hari. Untuk distribusi air bersih saja, kata Rum dibutuhkan anggaran sekitar Rp 11 miliar.

Menurut dia, masih banyak air bersih yang dibutuhkan. Karena itu dibutuhkan dana Rp11 miliar untuk air saja. Karena yang terdampak 13 persen dari jumlah penduduk NTB atau 604 ribu jiwa.

Siaga Darurat Sehubungan dengan kian meluasnya dampak bencana kekeringan tersebut BPBD NTB telah menetapkan siaga darurat bencana kekeringan tingkat provinsi hingga 31 Desember 2017.

Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, diperkirakan hujan baru akan kembali mengguyur wilayah NTB pada awal November mendatang.

Terkait alokasi anggaran, BPBD NTB mengusulkan dalam peraturan daerah minimal satu persen atau sebesar Rp10 miliar dari total APBD NTB yang sebesar lima triliun rupiah. Tapi, kenyataan di dalam APBD itu belum satu persen.

Mengantisipasi persoalan ini, BPBD NTB mengajukan permohonan dana siap pakai kepada BNPB sebesar Rp10 miliar.

Rum mengatakan, anggaran dana ini dialokasikan untuk membantu warga terdampak kekeringan, mulai dari distribusi air bersih, hingga pembuatan sumur bor.

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Raditia Jati mengatakan, BNPB saat ini sedang melakukan koordinasi dalam mengatasi bencana kekeringan. Salah satunya, bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menampung air hujan.

Raditia menilai, permasalahan kekeringan yang terjadi saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab BNPB, melainkan seluruh elemen lain, baik di pemerintah maupun masyarakat.

BNPB bersama BPBD selama ini telah menyalurkan distribusi air bersih, maupun air untuk areal persawahan. Upaya-upaya yang dilakukan BNPB dan BPBD menyasar agar bagaimana dapat meminimalisir dampak dari kekeringan.

Di Lombok Barat, BPBD Lombok Barat telah menyalurkan bantuan air bersih di wilayah yang cukup parah terdampak kekeringan, seperti di Kecamatan Sekotong, Lembar, dan Kuripan.

Kepala Sub Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lombok Barat Tohri menerangkan pihaknya mendapat bantuan sejumlah instansi lain seperti Dinas Sosial, Pemadam Kebakaran, dan Polres Lombok Barat telah menyalurkan air bersih di 11 Desa sejak 4 September hingga saat ini.

Saat ini penyaluran air bersih dilakukan di tiga titik di Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, tepatnya di Dusun Buntage, Lendang Sedi dan Tanah Putih.

Tohri menambahkan, penyaluran air bersih berdasarkan kemampuan DPA BPBD yaitu 90 kali pendistribusian untuk desa-desa yang dianggap tingkat kerawanan air bersihnya parah.

Selain pendistribusian air bersih, BPBD Lombok Barat juga terus berusaha mencarikan solusi lain untuk jangka panjang, yaitu membangun sumur bor melaui bantuan BPBD NTB di Desa Sekotong Tengah dan Desa Bengkaung Batulayar.

Sehubungan dengan kian meluasnya dampak bencana kekeringan tersebut Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi telah mengeluarkan surat keputusan siaga darurat bencana kekeringan provinsi NTB.

Dalam keputusannya ini, siaga darurat bencana kekeringan di NTB ditetapkan berlangsung mulai 25 Agustus hingga 31 Desember 2017.

“Status siaga darurat bencana dapat diperpanjang sesuai pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan,” kata Zainul Majdi.

Ia meminta para kepala daerah di kabupaten/kota mengambil langkah strategis dalam menangani siaga darurat bencana kekeringan ini.

Bencana kekeringan yang melanda NTB setiap tahun mengundang berbagai pihak, tak terkecuali DPRD setempat.

Ketua DPRD NTB, Hj Isvie Rupaeda, mengatakan pihaknya berusaha memahami kondisi daerah, terutama masih adanya masyarakat miskin yang masih membutuhkan perhatian.

Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di NTB. Kondisi ini memerlukan solusi untuk meringankan beban masyarakat.

Karena itu selaku Pimpinan DPRD NTB, ia sudah mengomunikasikan dengan Komisi IV yang membidangi kekeringan, untuk mendorong terbentuknya peraturan daerah (perda) tentang upaya mengatasi kekeringan.

Menurut dia masih tingginya angka kemiskinan, ditambah lagi kasus kekeringan yang berlangsung di mana-mana, sehingga pihaknya memandang perlu ada perda untuk mengatasi kekeringan yang terjadi setiap tahun itu.

Terkait dengan rencana membangun, politikus Partai Golkar itu menegaskan, bahwa hal itu juga sedang dibahas ditingkat komisi yang membidangi.

Dia mengatakan karena membangun sumur bor membutuhkan anggaran besar, sehingga diperlukan adanya regulasi yang jelas supaya tidak melanggar aturan penggunaan anggaran.

Karena itu, kata Isvie, DPRD NTB mendorong perda tersebut agar jelas aturan digunakan dalam menangani krisis air.

Isvie yang juga Sekretaris DPD I Golkar NTB itu mengaku, kekeringan tidak hanya terjadi di Lombok, tetapi Pulau sumbawa juga mengalami hal sama.

Untuk mencegah musibah kekeringan tersebuit ia mengimbau seluruh masyarakat menjaga kelestarian sumber daya air, dan diperlukan komitmen semua pihak untuk memberantas perambahan hutan secara ilegal.

Solusi lainnya, kata dia, adalah melakukan penghijauan kembali hutan yang gundul, meskipun membutuhkan biaya mahal dan waktu yang relatif lama. Penghijauan hutan gundul, itu wajib kita lakukan!