Guru Besar Hukum Unram Prof Gatot: Jangan Pertentangkan Antara Pancasila dan Agama

LOMBOKita – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat kembali melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Pulau Lombok.

Kali ini, kegiatan yang dilakukan dalam upaya menumbuhkembangkan pemahaman perihak empat pilar berbangsa dan bernegara tersebut diadakan oleh Sekretariat MPR RI di Kantor DPD PDIP NTB pada Rabu, (9/11/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi, Sekretariat Jenderal MPR RI Endang Lestari, S.Sos.

Hadir pula Sekretaris DPD PDIP NTB Lalu Budi Suryata, seluruh Ketua DPC PDIP se-Pulau Lombok. Di antaranya Ketua DPC PDIP Kota Mataram Made Slamet, Ketua DPC PDIP KLU Raden Milling, Ketua DPC PDIP Lombok Barat H. Lalu Muhammad Ismail, Ketua DPC PDIP Lombok Tengah Suhaimi, Ketua DPC PDIP Lombok Timur Ahmad Sukro.

Sosialisasi empat pilar kebangsaan memiliki urgensi tentang pentingnya Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Di hadapan ratusan kader DPD PDIP NTB, Haji Rachmat Hidayat menegaskan, bahwa implementasi penerapan empat pilar kebangsaan itu, akan menjadi kunci pedoman dalam membangun karakter bangsa.

Politisi kharismatik NTB itu menegaskan agar Pancasila tidak hanya dihafal, melainkan juga diimplementasikan.

“Yang paling penting itu dilaksanakan. Tidak hanya sekadar diucapkan dan dihafal. Pancasila hanya ada di Indonesia, itu hebatnya. Jangan hanya debat-debat, tinggal laksanakan. Tolong dicamkan baik, diperhatikan baik-baik, kemudian diimplementasikan,” ucapnya.

Kader-kader PDIP, harus menjadikan Pancasila sebagai bintang perjuangan dalam bertindak dan bersikap.

“Implementasi itu, menjadi satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Ketuhanan itu adalah segala-galanya. Disitu, Pancasila harus dipratekkan dalam kehidupan nyata dan keseharian, termasuk dengan alam semesta kita,” tegas Rachmat dalam sambutannya.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB itu, mendaku, untuk mencapai hal tersebut, sosialisasi harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Dengan begitu, siapapun tidak akan mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk, seperti terorisme dan radikalisme.

“Yang pasti, prinsip di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung, juga kemanusiaan itu memanusiakan manusia. Inilah maksud persatuan itu jangan ada pecah belah. Maka, membangun karakter bangsa itu tidak ada habisnya, disitu kita penting untuk saling menghargai. Itulah makna implementasi
pembangunan karakter akan terus berlanjut sepanjang zaman. Oleh sebab itu, pendekatan yang berbeda diperlukan untuk menghadapi perubahan,” jelas Rachmat.

Dalam sosialisasi yang dihadiri pengurus dan ratusan kade4 PDI Perjuangan NTB itu, menghadirkan narasumber yakni, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram),
Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo dan dan Pengajar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Budi Luhur Jakarta, Dr. Hakam Ali Niazi.

Dalam pemaparannya Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo menyampaikan pentingnya “Internaliasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari”.

Kaprodi S3 Fakultas Hukum Unram itu melihat ada hubungan yang tidak terpisahkan antara Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhineka Tunggal Ika.

Pancasila adalah landasan ideologi bangsa, alat pemersatu bangsa, sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

“Menjaga dan merawat Pancasila itu, bukan hanya dengan dihafalkan tapi harus di ejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini karena Pancasila sesuai kata bung Karno diambil dari jiwa bangsa,” tegas dia.

Prof Gatot mendaku, kristalisasi Pancasila dan UUD 1954 itu, tercermin dalam pluralisme warganya. Kata dia, dalam ajaran agama Islam, terkandung makna bahwa keberagaman itu adalah sebuah rahmat.

Untuk itu, sebagai sebuah entitas bangsa plural, tentunya jika ada pihak-pihak tertentu yang menjadikan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagai isu komoditas politik. Tentunya, kader PDI Perjuangan diharapkan tidak kepancing pada hal itu.

“Kita ini bukan negara agama, pendekatan kita sudah jelas adalah Pancasila. Maka, keberagaman sebagai sebuah fakta historis harus kita dudukan pada porsinya. Yakni, agama itu, adalah spirit. Jadi siapapun enggak boleh lagi melakukan praktik mengkonfrontasi, antara agama dan Pancasila,” ujar dia.

Ia mengajak kader PDI Perjuangan serta warga NTB, agar tidak lagi mau terpengaruh pada sifat-sifat yang mengkonfrontasi antara agama dan Pancasila.

Sebab, NKRI adalah tempat warga berhimpun untuk menyatukan persepsi dan gagasan untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.

Karena itu, pilihan idiologi Pancasila yang sudah dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia, sudah sangat komplit dan sangat brilian dalam mengatur berbagai sendiri kehidupan warganya.

Salah satunya, pada rumusan Sila Pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya, bangsa Indonesia, sudah sangat yakin pada Tuhan.

“Semua agama di negara Indonesia tak hanya Islam, menyakini adanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, kalau saya ibaratkan itu, NKRI itu, adalah sebuah kapal besar. Maka, jangan sampai ada yang berani coba-coba melobanginya. Sebab, jika sampai ada yang melobangi, tentu kapal besar itu akan bocor dan oleng,” papar Prof Gatot.

Ia berharap para kader PDIP NTB di bawah komando H. Rachmat Hidayat, agar tak henti terus merawat dan menjaga keutuhan NKRI dari jeratan para pihak yang ingin melunturkan rasa nasionalisme warga Indonesia.

“Tantangan kita semua, termasuk kader PDI Perjuangan adalah melawan para pihak yang ingin terus melunturkan asa nasionalisme. Yang pasti, kegiatan kayak sekarang ini adalah upaya kita untuk terus memberikan pemahaman bahwa idiologi Pancasila, harus terus digelorakan karena Pancasila merupakan cara pandang bangsa yang sudah utuh dengan spirit terkandung didalamnya, adalah mengatur segala lini kehidupan warganya,” jelas Prof Gatot.

Terakhir, ia memuji kiprah Anggota DPR RI H. Rachmat dan partainya yang dianggap konsisten dalam menjaga pondasi bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika selama ini. /**