Komisi III DPRD Loteng Terus Pantau Pengerjaan Proyek Jalan

LOMBOKita – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah, HM Bintang menyebutkan, progres pengerjaan sejumlah ruas jalan di daerah itu masih jauh dari harapan. Hal tersebut diketahuinya setelah turun ke lapangan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) beberapa waktu lalu.

“Kami sudah turun monev pengerjaan jalan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, dan progresnya memang masih rendah. Terlebih anggaran pengerjaan jalan itu menggunakan dana pinjaman pusat,” ungkap HM Bintang di kantornya, kemarin.

Karena itu, kata Bintang, pihaknya akan terus memantau perkembangan pengerjaan jalan tersebut, bahkan dalam waktu dekat akan turun lagi untuk melakukan pengecekan.

Selain progres pengerjaan jalan, HM Bintang juga mendapat keluhan dari masyarakat terkait dugaan keterlambatan pembayaran dan pengerjaan yang masih amburadul.

“Nanti kami klarifikasi langsung ke Dinas PUPR dan kontraktor pelaksana, sehingga informasinya berimbang, baru kemudian kita tindaklanjuti lebih mendalam,” kata Bintang.

Dan jika informasi yang diterimanya itu benar, pihaknya tidak segan-segan akan meminta BPK untuk melakukan audit terhadap semua pengerjaan ruas jalan yang menggunakan dana pinjaman itu.

“Kami di DPRD harus menjalankan tupoksi dan terus melakukan pengawasan di daerah ini. Apalagi pengerjaan jalan ini menggunakan dana pijaman yang cukup besar sekali,” tandasnya.

Intinya, lanjut Bintang, DPRD Lombok Tengah akan melakukan pengawasan secara ketat pada pengerjaan beberapa ruas jalan ini. Hal itu dilakukan agar pengerjaan ruas jalan sesuai dengan aturan yang ada.

“Kami tidak ingin pengerjaan ruas jalan ini dikerjakan secara asal-asalan oleh perusahaan pemenang tender. Karena ini menyangkut kebutuhan kita bersama sebagai pengguna jalan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Loteng, H Mayuki. Ia menegaskan, pihaknya akan kembali turun bersama Komisi III untuk melihat hasil terbaru pengerjaan beberapa ruas jalan yang sedang dikerjakan tersebut.

Bila nanti ada temuan pengerjaannya tidak sesuai, pihaknya dari DPRD akan memanggil Dinas PUPR dan pihak perusahaan yang mengerjakan.

“Kami akan turun dulu untuk melihat hasil pengerjaan beberapa ruas jalan itu. Baru kita mengambil langkah selanjutnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Lembaga LI-TIPIKOR NTB meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi turun melakukan audit pengerjaan peningkatan 18 ruas jalan di Lombok Tengah.

“18 proyek ruas jalan dari Dinas PUPR ini anggarannya mencapai Rp 200 miliar dari pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Kami menduga banyak persoalan yang timbul dan menuai perhatian dari berbagai pihak,” kata Ketua Lembaga LI-TIPIKOR NTB, Fahri.

Ia menegaskan, berapa persoalan yang menjadi sorotan bukan hanya soal pengerjaan yang diduga amburadul. Seperti talud jalan yang sudah rusak, material LPA dan LPB jalan yang tidak sesuai. Dan yang paling parah lagi, ada indikasi offside pembayaran pada proyek tersebut.

Sebab, pihaknya mendapatkan informasi bahwa dalam pengerjaan beberapa ruas pengerjaan jalan ini banyak persoalan. Selain pengerjaan jalanya amburadul, namun juga ada dugaan-dugaan offside pembayaran. Kemudian, ada indikasi juga oknum pegawai PU juga ikut menjadi kontraktor di ruas jalan itu.

Fahri menyebutkan, beberapa ruas jalan yang sedang tahap pengerjaan diantaranya, ruas jalan Mertak Tombok, Aik Mual, Riris dan Bagek Tenten Desa Batunyala – Desa Braim, serta beberapa ruas jalan lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Loteng, Lalu Rahadian yang dikonfirmasi via WhatsApp mengaku belum mendapat laporan soal itu.

“Saya baru selesai cuti. Sementara Kabid dan pejabat Bina Marga ke Jakarta,” singkat Rahadian.