Calon Kades Tolak Penundaan Pilkades, Hingga Ancam Boikot Pilkada

LOMBOKita – Rencana penundaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lombok Tengah mendapat reaksi protes dari sejumlah calon Kepala Desa di daerah itu, Jumat (14/8/2020).

Para calon kepala desa tersebut mendatangi Kantor Bupati Lombok Tengah didampingi ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menolak Penundaan Pilkades serentak yang sedianya akan digelar tanggal 26 Agustus pekan depan.

Aksi demo itu sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap Surat Edaran (SE) dari Menteri Dalam Negeri tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala di Desa (Pilkades) Serentak dan Pemilihan Seluruh Indonesia Kepala Desa Antar Waktu (PAW) pada 10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Mendagri, Drs. H. Muhammad Tito Karnavian.

“Tuntutan kami, Pilkades di 16 Desa tetap dilaksanakan sesuai dengan SK Bupati Lombok Tengah yang telah diterbitkan. Pilkades sudah dua kali ditunda, pertama ditunda karena Covid-19 dan kedua karena SE Kemendagri,” kata Calon Kades Bonder, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, Slamat Riadi dalam orasinya.

Menurut massa aksi, SE Mendagri tentang Penundaan Pilkades tersebut telah menginjak – injak hak rakyat

Dalam aksinya massa aksi juga meminta pertanggungjawaban Bupati Lombok Tengah terkait dengan SK Pelaksanaan Pilkades yang telah diterbitkan.

“Kita minta pertanggungjawaban SK yang telah diterbitkan Bupati, kita juga akan persoalkan SE Kemendagri yang telah menginjak – injak kami selaku rakyat. Kalau bupati buat masalah juga kita lawan,” ancam Bustomi Taipuri.

Selain itu massa aksi juga mengancam akan memboikot Pelaksanaan Pilkada Lombok Tengah Tahun 2020.” Kalau Pilkades ditunda kita Boikot Pilkada,” imbuh Bustomi.

Setelah menyampaikan aspirasinya, perwakilan massa aksi yang terdiri dari 16 Calon Kades diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Tengah, Jalaludin dilantai 5 Kantor Bupati Lombok Tengah.

“Kami sudah bersurat ke Kemendagri dan telah diterima oleh Pak Dirjen, tetapi sampai hari ini kami belum menerima Balasan Surat dari Kemendagri. Dalam surat itu, kami mohon kebijakan Pak Menteri supaya Pilkades di 16 Desa di Lombok Tengah tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Dan kami akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Mendagri,” ucap Jalal.

Meskipun tidak puas dengan jawaban dari Pemkab Lombok Tengah, massa aksi membubarkan diri dengan tertib.

Aksi demo menolak penundaan Pilkades itu dikawal dan dijaga ketat aparat Kepolisian dari Polres Lombok Tengah.

Bahkan Kapolres Lombok Tengah, AKBP Esty Setyo Nugroho turun langsung mengawal aksi demo tersebut.

Kapolres berharap, masyarakat tetap tenang dan menjaga stabilitas keamanan di masing-masing wilayah. Terlebih ada niatan untuk memboikot Pilkada.

“Ikhtiar kita belum berakhir, besok Pemda bersama perwakilan calon kepala desa akan berangkat ke Jakarta untuk meminta penjelasan sekaligus meminta agar Pilkades tetap dijalankan. Apapun hasilnya, kita tunggu saja,” kata Kapolres.