Kades di Lotim Tabuh Genderang “Perang” dengan Bupati

LOMBOKita – Para Kepala Desa di Kabupaten Lombok Timur menabuh genderang “perang” dengan Bupati HM. Sukiman Azmy. Hal itu buntut dari kebijakan Bupati yang memerintahkan penarikan Kendaraan Dinas (Randis) Kades dengan melibatkan anggota Satpol PP.

Sementara pada satu sisi, para Kades belum menganggarkan untuk pembelian kendaraan Dinas untuk operasional, Sehingga tidak ada digunakan oleh para kades dan sekretaris desa sebagai kendaraan operasional.

Demikian dikatakan Kades Masbagik Utara Baru, M. Khairul Ihsan kepada wartawan sebelum kegiatan mediasi mengenai kisruh penarikan Randis Kades di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lotim, Jumat (4/10/2019).

“Kalau seperti ini kebijakannya, sama artinya Bupati menabuh genderang perang dengan Kades,” tegas Khairul Ihsan yang dibenarkan para kedes lainnya di tempat tersebut.

Seharusnya, lanjut Ihsan yang juga Pengurus Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Bupati melihat kondisi yang ada di desa sebelum mengeluarkan kebijakan penarikan Randis, dan dilakukan pengkajian yang matang dan jelas.

Dengan demikian, katanya, kebijakan itu tidak memunculkan polemik. Apalagi sebelumnya, Bupati Lotim sudah mengeluarkan kebijakan untuk tidak melakukan penarikan Randis terhadap Kades yang belum memiliki Randis yang dianggarkan dalam APBDes.

“Rata-rata Kades di Lotim belum menganggarkan pembelian Randis dalam APBDes, kemudian Bupati memaksakan untuk melakukan penarikan ini tentu menjadi masalah bagi Kades,” ujarnya.

Selain itu, tambah Kades MUB ini, kenapa Randis yang yang ditarik dari Desa itu lalu kemudian Bupati Lotim memberikan kepada Tim Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang nota benenya merupakan pegawai kontrak pemerintah pusat dibawah Kementerian Sosial.

“Apa sih istimewanya TKSK itu sehingga diberikan Randis oleh Bupati, padahal pegawai kontrak pusat,” tambah Ihsan dengan penuh tanda tanya.

Hal yang sama dikatakan para Kades lainnya menegaskan sepakat apa yang dikatakan Kades Masbagik Utara Baru kalau dengan adanya kebijakan Bupati Lotim mengenai penarikan Randis tersebut, tentunya membuat kisruh di tengah-tengah para Kades di Lotim.

Sehingga Bupati harus menghentikan penarikan randis tersebut, dengan mengembalikan kepada desa kembali sebagai kendaraan operasionalnya, karena belum ada randis penggantinya dan belum menganggarkan dalam APBDes sebagaimana apa yang dikatakan Bupati Lotim.

“Kalau memang sudah ada pengganti Randis yang ditarik tersebut, maka kami tidak berteriak seperti ini, sehingga meminta Bupati Lotim untuk mengkaji terlebih dahulu kebijakan itu agar tidak menjadi masalah di kemudian hari nanti,” pinta para Kades seraya mengatakan kalau tidak ada titik temu maka kami akan turun aksi.