Zul-Rohmi dan Program Zero Waste (II)

LOMBOKita – Baru-baru ini juga seiring dengan program pemerintah NTB mencanangkan Zero Waste pemerintah pusat lewat kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melaunching “Gerakan Indonesia Bersih”. Pemerintah NTB pun hadir di mana Ibu Hj. Rohmi Djalilah didampingi Kadis LHK Ir. Madani Mukarrom. Tentu dengan sinergi antara program pusat dan daerah diharapkan program mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan dapat diupayakan secara optimal.

Dalam hemat penulis program-program pemerintah, tidak terkecuali program zero waste (ZW) bisa diharapkan berhasil haruslah digerakkan lewat partisipasi aktif warga masyarakat sebagai bagian dari “pelaku” yang memproduksi sampah. Maka apa yang selama ini menjadi cita-cita bersama, di kelurahan dan Desa-Desa dapat dijadikan sebagai ujung tombak dari gerakan ZW ini.

Seperti yang juga diharapakan oleh pemerintah provinsi, di mana Desa-Desa diharapkan juga memperbanyak inovasi. Hal ini pernah disampaikan oleh Ibu wakil Gubernur ketika menghadiri kontrak tenaga kerja tenaga pendamping professional program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa (P3MD) di KLU awal bulan februari 2019 lalu. Artinya program Zero waste dapat dilaksanakan sampai ke Desa-desa dengan melakukan inovasi-inovasi yang memungkinkan bagi koneksi program ZW.

Baca berita terkait: Zul-Rohmi dan Program Zero Waste

Apalagi dalam pendanaan Desa disebutkan adanya dana bagi pemeberdayaan dan pengembangan masyarakat. hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi pengadaan Bank-Bank Sampah sampai ke Desa-desa dengan struktur dan organisasi yang tentunya dapat dibuat sesuai kebutuhan.

Sedangkan wilayah kota dengan system pemerintahan dan informasinya yang begitu terkorodinasi dengan baik maka dapat dijadikan rujukan dan referensi bagi Desa-desa dalam hal pengelolaan sampah. Penulis meyakini masyarakat Kota mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan dan keindahan. Apalagi kota telah mempunyai mekanisme sendiri di dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan kota itu sendiri. Persoalannya mungkin diperlukan adanya patner suasta yang dapat menajdi lokomotif dari ZW.

ZW memerlukan partner seperti dari pihak suasta yang bergerak dibidang pengelolaan sampah. Baik sampah Organik maupun An-organik. Oleh karena itu, pihak suasta yang bergerak di bidang persampahan ini dapat dijadikan sebagai ujung tombak dari program ZW itu sendiri. Piah suasta ini diharapkan dapat berkolaborasi dengan Bank-Bank sampah yang kemungkinan bisa saja dibuat sampai ke banyak desa-desa di seluruh NTB.

Dari pihak suasta ini diharapkan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) maupun teknologi pengolahan sampah semua jenis. Disinilah kemudian akan ada manajemen yang dijalankan dari hulu sampai ke hilir. Tentu saja peran ini sagat urgen, mengingat pihak ketiga (suasta) ini dapat bergerak bersama-sama dengan semua cabang dan anggotanya di seluruh NTB yang menjadi kepanjangan tangan mereka.

Ditangan pihak ketiga ini persoalan ZW menurut hemat penulis akan mudah diwujudkan. Pihak ketiga tentu mempunyai teknologi untuk mengolah baik itu sampah organic maupun an-organik. Mulai dari mensortir, menjadikannya barang setengah jadi, samapai mengirimkannya ke pusat-pusat pengolahan untuk dijadikan barang siap pakai. Di sisi lain untuk sampah organic, pihak ketiga dapat memprosesnya tentu dengan ketersedian SDM dan teknologi untuk dijadikan bahan-bahan kimiawi yang siap pakai sebagai pupuk dan lain sebagainya.

Pertukaran Perilaku
Penulis meyakini ZW ini dapat sukses di NTB. Hal ini setidaknya jika dilihat dari kebutuhan dan kecenderungan masyarakat. Kebutuhan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih merupakan kebutuhan primer, atau kebutuhan yang niscaya harus dipenuhi.

Di sisi lain kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan peluang kesejahteraan itu merupakan sesuatu yang mutlak juga. Kedua hal tersebut (kebutuhan dan kecenderungan) ini bisa menjadi titik tolak dari modal dasar mewujudkan ZW di masyarakat.

Siapa yang tidak menghendaki lingkungan yang bersih? Tidak ada pengecualian dalam hal ini. Persoalannya ternyata adalah sulitnya menemukan actor yang mampu meretas kebuntuan untuk bergerak bersama-sama dalam rangka mengelola bahan buangan (sampah). Pada celah ini maka pihak ketiga (suasta) bisa mengambil peran seperti yang telah disampaikan terdahulu. Masalah selanjutnya adalah bagaimana menggerakkkan (Memotivasi) agar semua lapisan masyarakat merasa tertarik dengan ZW.

Jawabnya adalah pada bagaimana menukarkan sampah itu menjadi sumber pendapatan (kesejahteraan). Dalam masalah ini teori pertukaran perilaku dapat menjadi pintu masuk untuk menjelaskan persoalan masyarakat dalam kaitannya dengan rumitnya penanganan masalah sampah. Harapannya tentu agar mayarakat bisa menemukan prakondisi agar sedapat mungkin bisa menyelesaikan persoalan sampah itu sendiri.

Bahwa pada dasarnya semua manusia melakukan sesuatu berdasarkan untung dan rugi. Jika manusia mendapatakan keuntungan maka ia akan melakukan sesuatu itu secara terus-menerus atau berulang-ulang. Dengan lain perkataan, seseorang melakukan sesuatu karena mendapatkan reward dan menghindari sesuatu pekerjaan yang mendatangkan funishment. Pada suatu perbuatan yang diganjar dengan reward yang besar berarti perbuatan tersebut mempunyai skala kualitas kebaikan yang besar juga. Demikian sebaliknya, jika funishmentnya besar berarti besar pula perbuatannya yang bersifat merusak.

Pada konteks ZW, system yang terbangun dengan baik dalam manajemen pengelolaan sampah sudah pasti akan mendapatkan sambutan dan dukungan masyarakat luas. System yang baik itu tentu ada reward dan funish di dalamnya. Persoalannya sekarang adalah sistemnya sendiri yang harus didekatkan ke masyarakat.

Jikalau Bank-bank Sampah yang ada itu disetujui sebagai system, maka jelas Bank-bank sampah mempunyai manajement untuk memberikan edukasi, sekaligus reward kepada masyarakat yang tergabung dalam pengelolaan ZW di Bank-bank Sampah. Bank-bank sampah dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat luas dengan system nya yang telah ada. Tinggal sekarang Bank-bank sampah yang ada diperluas jangkauannya agar semakin massif keberadaannya di dalam mendampingi masyarakat. Pada konteks inilah program ZW yang dicanangkan Pemerintah Provinsi menemukan pijakannya.

Untuk itu maka pihak suasta bisa memperluas jangkauan manajementnya sampai ke Desa-desa. Bisa saja dalam tiga desa terdapat satu Bank Sampah. Semakin banyak Bank-Bank sampah yang dikordinasikan oleh suasta tentu itu semakin baik, karena dengan sendirinya masyarakat akan terkonsolodasi dalam melakukan gerakan ZW. Untuk itu pemerintah dari urutan tertinggi sampai ke Desa-desa perlu melakukan kerjasama dengan suasta dan masyarakat luas dalam rangka memperbanyak Bank-bank sampah sehingga ZW itu semakin cepat terwujud.