Alasan Kemanusiaan, Abu Bakar Ba’asyir Dibebaskan

LOMBOKita – Keluarga menyambut baik dibebaskannya narapidana terorisme Abu Bakar Ba’syir dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Selama bebas, Ba’asyir akan tinggal di Solo.

“Kami bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang besar ini, atas dibebaskannya beliau (Ba’syir) dari penjara ini. Ini hal yang wajib kami syukuri,” kata putra Ba’syir, Abdul Rohim, di Lapas Gunung Sindur, Kabupaten Bogor dimuat BeritaSatu, Jumat (18/1).

Jika sudah bebas nanti, lanjut Abdul, Ba’asyir akan tinggal di Pondok Pesanteren Al Mukmin, Solo, Jawa Tengah bersama keluarga.

“Insya Allah kalau sudah bebas, karena memang kebetulan tinggal di rumahnya kami di Pesantren Al Mukmin, jadi akan tinggal di sana,” jelas Abdul.

Terkait aktivitas, Abdul mengaku bahwa Ba’syir nantinya akan lebih banyak mengahabiskan waktu berisitirahat di rumah mengingat kondisi kesehatannya yang tidak seperti dulu lagi.

“Kan sudah tidak ada batasan, bebas murni dan beliau juga sebagai warga biasa. Tapi karena kondisi kesehatan beliau kan tidak seperti dulu, untuk kegiatan tablig dan sebagainya akan sangat terbatas karena kondisi fisiknya dan kesehatannya,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan dibebaskannya Ba’ayir karena sudah menjalani lebih dari separuh masa hukuman 15 tahun, dan sudah menginjak usia 81 tahun.

Hal tersebut dikatakan Kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra saat mendatangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jumat siang.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung pertimbangan dan keputusan Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Abu Bakar Ba’asyir, karena narapidana kasus terorisme itu sudah berusia 81 tahun dan sakit-sakitan.

Bambang juga mengimbau agar alasan kemanusiaan yang mendasari pertimbangan presiden itu tidak dipolitisasi, tertutama karena usia Ba’asyir, kondisi kesehatannya, dan fakta bahwa dia telah menjalani sebagian besar masa hukumannya.

“Jangan lupa bahwa ustaz Ba’asyir yang sudah sangat sepuh itu telah delapan tahun menjalani masa hukumannya. Sebagai lansia, ada saja gangguan kesehatan yang dihadapi Ustaz. Maka, wajar saja jika Presiden menyetujui usul pembebasan Ustaz Ba’asyir. Biarlah keluarga di Solo yang akan menjaga dan merawat beliau, ” kata Bambang dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (18/1).

Bambang juga mengatakan Ba’asyir sangat kooperatif dan berkelakuan baik selama menjalani masa hukumannya.

Dengan kembali ke rumah dan dirawat oleh keluarga, Bambang menyampaikan harapannya bahwa Ba’asyir bisa memulihkan kesehatan dan “kembali berdakwah, menyebarluaskan pesan kebaikan dan persatuan umat”.

Ba’asyir divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang yang digelar Juni 2011, karena dinyatakan terbukti merencanakan dan menggalang dana untuk pembiayaan pelatihan militer kelompok teroris yang mengadakan latihan bersenjata di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Tidak Langgar UU
Bambang menegaskan kebijakan Presiden Jokowi terkait Ba’asyir tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Alasan kemanusiaan dalam pertimbangan hukum bisa diterima.

Terlebih, sebelum memberikan keputusan tersebut Presiden Jokowi sudah melalui pembahasan panjang dan cermat sejak awal 2018, dengan melibatkan di antaranya Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto dan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra, untuk mengkaji dari sisi keamanan dan kesehatan Ba’asyir, kata Bambang.

“Sehingga, kekhawatiran munculnya teror baru usai Ustaz Ba’asyir dibebaskan telah diantisipasi sejak dini,” tegasnya.

Dalam memberikan pembebasan kepada Ba’asyir ada beberapa opsi yang dimiliki Presiden.

Pertama, dengan memberikan pembebasan bersyarat. Sesuai Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat bisa diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa hukuman sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa pidananya. Ba’asyir telah melewati duapertiga masa hukumannya pada Desember 2018.

Opsi kedua, Presiden bisa membebaskan Ba’asyir melalui pemberian grasi. Sesuai pasal 14 UUD 1945, grasi merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada presiden untuk memberikan pengampunan kepada narapidana dengan melalui sejumlah pertimbangan. Sehingga, secara konstitusi apa pun keputusan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Ba’asyir dengan memberikan pembebasan bersyarat ataupun pembebasan melalui grasi sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pembebasan Ba’asyir juga sesuai semangat reformasi bidang hukum Pemerintahan Presiden Jokowi, imbuh Bambang.

Dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini masih dibahas Komisi III DPR RI dengan pemerintah, pemerintah mengusulkan untuk memberikan pembebasan pidana kepada narapidana yang telah berumur 70 tahun.

Pasal dalam Revisi KUHP tersebut secara prinsip telah disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR. Termasuk, alasan kemanusiaan untuk memberikan pembebasan kepada seorang narapidana.

“Saya tidak melihat upaya pembebasan hukuman Ustaz Ba’asyir oleh Presiden Jokowi sebagai strategi politik jelang Pilpres mendatang. Keputusan tersebut sangat manusiawi. Saya harap semua pihak bisa mendukung dan berbaik sangka terhadap kebijakan tersebut, karena landasan hukum untuk mengeluarkan kebijakan tersebut sudah sesuai dan kuat,” pungkasnya.