Bang Zulkifliemansyah Harapan Baru untuk NTB

LOMBOKita – Penulis tidak tahu apakah ada gubernur atau pejabat publik (pimpinan daerah) yang sangat aktif di media sosial (medsos) dewasa ini selain dari pimpinan daerah (Gubernur) NTB Bapak Dr. Zulkifliemansyah.

Dengan keaktifannya di dunia medsos, saya jadi banyak merenung dan berfikir sehingga mestimuli untuk menunangkannya menjadi tulisan. Mencoba menganalisa apa sebenarnya yang ada dibalik panggung dari keaktifan Pak Gubernur tersebut.

Tentu saja interkasi pejabat publik setingkat Gubernur seperti Pak Dr. Zul ini lewat medsos sangat positif, karena ia sendiri dapat menyaksikan langsung reality di masyarakat. Memungkinkan terjadinya dialog dua arah. Memungkinkan terjadinya pemahaman yang menyeluruh mengenai keberadaan masalah-masalah di masyarakat. memungkinkan terjadinya persaksian langsung antara pemimpin dengan masyarakat yang dipimpinnya. Memungkikan terjadinya hubungan emosional yang kuat antara pemimpin dengan kaula yang dipimpinnya, sehingga masyarakat merasa mempunyai ketersambungan perasaan yang sama dengan sang pemimpin.

Banyak peristiwa yang dapat Pak Gubernur langsung dapat tangani berkat interkasinya langsung dengan masyarakat lalu kemudian ditransmisikan ke medsos sehingga terdapat feed back dari masyarakat luas lagi.

Model komunikasi yang cukup efektif untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat kembali. Penulis menjadi sangat tertantang untuk menggambarkan lebih jauh sosok pak gubernur karena interaksi sosial medsosnya yang begitu lugas.

Keterbukaan itu tidak berhenti pada tercerminnya di medsos tetapi juga berlanjut bahkan mungkin bermula dari posisi formal sehingga ada session membuka pintu kantor setiap pagi hari jumat untuk menerima semua tamu yang mau menemui sang Gubernur.

Lebih jauh keterbukaan itu juga masih dapat dilihat dari penyambutan-penyambutan tamu yang hadir dari masyarakat luas di kantornya. Menerima perwakilan-perwakilan masyarakat yang hendak menyampaikan berbagai persoalan dan ataupun program-program.

Interaksi yang begitu jujur, yang bisa jadi melahirkan ketulusan. Apa yang terjadi di lapangan dapat disaksikan langsung oleh masyarakat luas. Apa yang dilakukan oleh pemimpinnya dapat disaksikan oleh rakyatnya. Sekaligus memungkinkan terjadinya pengawasan yang luas dari masyarakat yang akan mendorong pemimpinnya untuk bertanggungjawab dan berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang muncul di masyarakat.

Penulis sempat berfikir dan mengajukan tanya pada saat gencar-gencarnya Pak Dr. Zul mesosialisasikan dan mengkamampanyekan dirinya yang hendak maju sebagai calon gubernur NTB 2018-2023.

Bagaimana mungkin Pak Dr. Zul mau aktif di medsos terus menerus, paling jauh setelah menjabat sebagai Gubernur account facebook-nya akan non aktif. Begitu saya berfikir. Ternyata pikiran saya salah, untuk itu di sini saya minta maaf kepada Pak Gubernur atas kekeliruan pikir ku.

Fakta Sosial
Pencetus paradigm fakta sosial ini awalnya adalah Emile Durkehim. Menurutnya pokok persoalan di masyarakat itu adalah terkait dengan struktur social dan pranata social. Atau bisa jadi ada saling masuki antara strutkur social dengan pranata sosial pada konteks-konteks tertentu sehingga terkadang srtruktur sosial dan pranata sosial sama-sama merujuk pada obyek sosial yang sama. Realitas Struktur sosial di masyarakat sekaligus menjadikan pranata sosial di masyarakat juga terkadang ikut menyesuaikan sebagai contohnya.

Di dalam struktur sosial dan pranata social itu ada aturan-aturan yang mendasarinya. Baik aturan tertulis maupun tidak tertulis. Terdapat nilai-nilai maupun norma –norma yang menjadi alas pijak masyarakat dalam bertindak (berinteraksi) social. Apatah lagi untuk seorang pemimpin setingkat gubernur tentu saja mempunyai aturan main yang sudah banyak dan jelas. Persoalannya bagaimana merespon sebegitu banyak aturan dan UU yang diturunkan menjadi visi misi untuk direalisasikan dalam rangka membangun masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

Di samping itu terdapat pula kerangka /paradigm lainnya yaitu paradigma perilaku social. Penulis mengajukan dua paradigma ini sebagai cara untuk menguji apakah alas pijak sang Gubernur lebih dominan didasarkan pada pokok persoalan fakta social yaitu bagaimana menyikapi struktur sosial masyarakat dan pranata social yang ada atau landasan pijak Pak Gubernur adalah kecenderungan perilakunya yang memang itu lahir dari potensi yang ada di dalam kediriannya atas respon yang ditangkap dari luar dirinya.

Pada kerangka paradigm fakta sosial terdapat ” teori fungsionalisme struktural” di mana menurut teori ini semua elemen-elemen yang terdapat dalam masyarakat adalah fungsional bagi elemen-elemen lainnya.

Teori ini sangat mempertahankan harmoni, di mana semua potensi konflik berusaha /seolah-seolah dinetralisir sehingga tidak menjadi warna terang di masyarakat. Sebegitu dramatisnya teori ini, sampai-sampai kemiskinan dan perbudakan fungsional bagi masyarakat yang lain. Tentu saja pada konteks di NTB hal tersebut bisa jadi “tidak terjadi”.

Dengan memakai kerangka analisis teori di atas, maka dapat pula disaksikan bagaimana Pak Zul sebagai seorang fungsionalis structural yang sangat militant. Jejaknya dapat dilacak di medsos, bagaimana sang Gubernur seolah-olah mempertemukan dua kubu yang sering terlihat berada pada posisi berlawanan. Semua kepentingan seolah dirangkul bermuara pada dirinya. SeoIah ia ada untuk smua kelas dan stratifikasi sosial.

Penulis melihatnya sebagai fungsionalisme strujtural sejati, karena semua elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat berusaha dijembatani untuk mencapai hasrat dan kemauannya. Liatlah bagaimana ia bisa hadir begitu lekat di tempat-tempat yang seperti berseberangan dengan dirinya.

“Lalu ia caption bahwa perbedaan partai tidak seharusnya mengurangi kehangatan diantara kita” .

Pada saat lain ia begitu antusias menghadiri dan menyambut acara-acara keagamaan yang tidak saja terfokus pada komunitas keagamaan mayoritas. Ia juga menggandeng semua elemen yang lain dirangkul penuh dengan mengujungi dan atau mennerimanya di secretariat daerah. Di waktu lain ia merespon langsung orang lain yang sedang bermasalah dengan kesehatanya, di mana baru-baru ini ada bocah terserang kanker mata. Ia tidak menyuruh orang yang kemungkinan bisa melahirkan “konflik” tetapi ia menjamin bocah itu atas nama dirinya sendiri. Masih banyak lagi gambaran sang Gubernur sebagai seorang fungsionalis structural yang militant di mana ia memperlihatkan seolah-olah di dalam masyarakat itu tidak ada “konflik” sama sekali.

Pada titik ini secara sosiologis tentu saja sang Gubernur dapat dipahami lewat kacamata paradigma fakta social karena dapat bersesuaian dengan yang diajukan oleh Durkheim. Secara struktur social sang Gubernur memang punya banyak kewajiban dan tanggung jawab kepada masyarakatnya sekaligus pranata social yang dijalankan memang untuk mencapai predikatnya yang pantas sebagai seorang Gubernur. Selebihnya secara teori juga sudah diuji seperti yang dipaparkan secara singkat di atas.

Sedangkan jikalau merujuk pada paradigm perilaku sosial yang menekankan pada sifat –sifat manusia secara lebih pribadi, di mana lepas dari adanya aturan-aturan yang “mendikte” maka ini tentu saja diperlukan kehati-hatian karena penulis sendiri tidak /belum pernah ada perbincangan langsung dengan sang Gubernur untuk mengetahui sejauh mana kecenderungan-kencenderungan pribadinya.

Untuk itu sepertinya tulisan ini mungkin tidak bisa dilanjutkan terlalu menukik untuk membedah sisi kepribadian Pak Gubernur.

Namun yang jelas dengan memberikan alas pijak dari paradigma fakta social dengan menurunkan teori funsionalisme struktural kiranya bisa dipahami eksistensi Pak Gubernur saat ini.