Wabup Lotim Hadiri Rakor Penanggulangan Kemiskinan NTB, Angka Kemiskinan Turun 0,61 Poin
MATARAM LOMBOKita – Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 yang berlangsung Kamis (5/11) di Mataram. Rakor tersebut dibuka Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Damayanti Putri.
Wagub sebelum membuka rakor tersebut mengungkapkan bahwa tren kemiskinan di NTB dalam periode Maret 2025 sampai dengan Maret 2026 menunjukkan penurunan. Berdasarkan data BPS Provinsi NTB Agustus 2026, angka kemiskinan pada Maret 2025 tercatat 11,78 persen atau 654,57 ribu jiwa. Angka tersebut turun menjadi 11,17 persen atau 628,50 ribu jiwa pada Maret 2026, atau turun 0,61 poin.
Meskipun menunjukkan penurunan, akan tetapi menurut Wagub, angka tersebut juga menandai masih besarnya pekerjaan rumah bagi pemerintah maupun masyarakat NTB.
“Ini merupakan kemajuan yang kita syukuri bersama. Namun kita juga harus jujur bahwa angka ini menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah kita semua. Masih ada ratusan ribu saudara kita yang membutuhkan perhatian dan intervensi yang dilakukan,” jelasnya.
Mengungkapkan hal tersebut di hadapan pimpinan daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTB, yang merupakan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kabupaten/kota, Wagub Indah mengakui tantangan yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan seperti kesenjangan antar wilayah, utamanya memastikan masyarakat di desa, wilayah terpencil, dan kelompok rentan memperoleh kesempatan yang sama.
Rakor yang mengangkat tema “Bersinergi, Beraksi, Berdampak, dan Berkelanjutan” itu disebut Wagub sebagai kesempatan berharga mengingat narasumber yang dihadirkan dari kementerian dan lembaga untuk membedah permasalahan kemiskinan di daerah ini.
Wagub juga mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengecek Desa Berdaya yang masih belum berproses di wilayah masing-masing. Hal itu mengingat waktu yang tersisa tahun ini hanya sekitar dua bulan. Wagub menyebut pelaksanaan tahun pertama ini penting guna melihat efektivitas Desa Berdaya terhadap penurunan angka kemiskinan.
Narasumber yang hadir pada kesempatan tersebut di antaranya berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Dinas Sosial dan PPPA Provinsi NTB, hingga Baznas.
