Kunker Komisi IV DPR RI, Bupati Iron Laporkan Nelayan Kekurangan Freezer Hingga Benih
LOTIM LOMBOKita – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin mengakui nelayan pembudidaya lobster di wilayahnya masih menggunakan Keramba Jaring Apung (KJA) sederhana. Kondisi itu menjadi salah satu tantangan utama budidaya lobster di Lombok Timur, di samping keterbatasan sarana seperti freezer, kekurangan benih, dan pakan.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat menerima kunjungan kerja spesifik Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto dan rombongan di Instalasi Telong Elong, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Kamis (3/9/2026).
“Di samping KJA yang sederhana itu, juga mereka sangat-sangat kekurangan yang namanya freezer, tempat mereka menyimpan makanan dari lobster itu sendiri. Hampir tidak ada yang mereka punya. Ini yang menjadi persoalan yang selalu dihadapi dari tahun ke tahun,” ungkap Bupati.
“Termasuk di dalamnya juga kita kekurangan benih,” tambahnya.
Bupati menyebut nelayan Lombok Timur masih termasuk kelompok warga miskin di samping buruh tani. Karena itu, ia berharap kunjungan Komisi IV DPR RI dapat memberikan bantuan dan solusi nyata bagi masyarakat di wilayah selatan.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan tujuan kunjungan kerja ini adalah menyerap aspirasi langsung dari nelayan penangkap Benih Bening Lobster (BBL), pembudidaya, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan.
Hasil kunjungan nantinya akan menjadi bahan panitia kerja dalam merumuskan rekomendasi kebijakan tata kelola BBL dan strategi percepatan budidaya lobster nasional.
Hediati menyoroti masih maraknya penyelundupan BBL yang menyebabkan kerugian negara dan nelayan. Harga BBL di luar negeri yang jauh lebih tinggi menjadi faktor utama. Di sisi lain, kemampuan budidaya nasional juga belum optimal.
“Komisi IV berharap Indonesia tidak sekadar menjadi sumber BBL melainkan menjadi produsen utama lobster budidaya dunia,” tegasnya.
Ia mengakui masih banyak tantangan, mulai dari keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat kelangsungan hidup, keterbatasan sarana prasarana, akses permodalan, hingga masa budidaya yang lama.
Untuk itu ia menekankan akselerasi budidaya lobster tidak bisa dilakukan setengah-setengah. “Pemerintah harus membangun ekosistem budidaya berbasis segmentasi, mulai dari ketersediaan benih, teknologi pendederan, pembesaran, pakan, sarana KJA, permodalan, kelembagaan pembudidaya, sampai dengan kepastian pasar,” jelasnya.
Hediati juga menyebut aspirasi pembukaan ekspor BBL menjadi bagian penting pendalaman panja. Hal itu harus mempertimbangkan aspek pengaturan kuota, keberlanjutan sumber daya, dan penguatan budidaya nasional agar BBL dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan devisa negara.
Ia yang lebih dikenal sebagai Titiek Soeharto menyampaikan apresiasi kepada nelayan yang memberikan masukan. Ia berharap ke depan Indonesia tidak hanya mewujudkan swasembada beras, tetapi juga swasembada protein sebagai penghasil lobster terbesar di dunia.
Dalam sesi diskusi, sejumlah nelayan menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan akses permodalan, bantuan KJA, ketersediaan pakan, hingga harga jual yang masih fluktuatif.
Kunjungan kerja ini turut dihadiri anggota Komisi IV DPR RI, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Deputi Badan Pangan Nasional, dan Direksi ID Food.
