Bupati Lotim Lapor ke Menko Polkam 2 Kali Karhutla di TNGR, Minta Tambahan Sarana Pemadaman
LOTIM LOMBOKita – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama petugas Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, dan masyarakat berhasil mengatasi kebakaran lahan yang terjadi di kawasan TNGR.
Hal itu disampaikan Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Senin (10/8/2026).
Bupati melaporkan telah terjadi dua kasus kebakaran di TNGR, yaitu pada Mei dan awal Agustus 2026. Keduanya berhasil dikendalikan dalam waktu relatif singkat.
“Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan,” jelas Bupati.
Meski telah teratasi, Bupati mengingatkan posisi TNGR yang tidak hanya sebagai kawasan wisata lokal dengan kunjungan tinggi, tetapi juga objek wisata internasional.
“Kami khawatirkan isu mancanegara karena TNGR adalah objek wisata internasional. Sehingga kalau ini tidak kita perhatikan dari sisi-sisi lainnya, maka isu internasional yang kami khawatirkan,” tambahnya.
Karena itu, Bupati berharap adanya dukungan Pemerintah Pusat untuk menambah sarana dan prasarana pendukung keselamatan, operasi pemadaman maupun pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
“Kiranya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam penanganan tersebut dapat kami diperhatikan. lotim hanya punya dia kendaraan, termasuk keterbatasan selang, nozle, dan sebagainya,” urainya.sehingga meminta perhatian pusat untuk penyempurnaan Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan lainnya.
Sementara itu, Menko Polkam Djamari Chaniago, diriny memahami kekhawatiran Bupati dan meminta agar permintaan penambahan sarana segera diajukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). ” Kami mengapresiasi langkah cepat Pemda dan seluruh pihak terkait dalam mengendalikan Karhutla, ” Ucapnya.
Menko Polkam menekankan agar daerah tidak hanya responsif saat darurat, tetapi juga melakukan pencegahan terukur dengan mengubah pola penanganan secara fundamental sebelum titik api meluas.
Ia mengingatkan pentingnya satu kesatuan operasi. Seluruh pihak diminta meninggalkan ego sektoral dan menyatukan kekuatan mulai dari deteksi hingga penegakan hukum.
Sebagai upaya pencegahan, ia juga mendorong gerakan nasional pembukaan lahan tanpa bakar, serta optimalisasi instrumen daerah yang didukung penegakan hukum yang konsisten.
Data nasional mencatat total luas karhutla periode Januari–Juli 2026 sebesar 199.873 hektare. Mengingat prediksi musim kemarau yang puncaknya terjadi pada Agustus–September, kewaspadaan juga diminta terhadap potensi kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
