Pastikan APBD 2027 Tepat Sasaran, Komisi I DPRD Lombok Tengah Sisir Anggaran Belasan OPD
LOMBOKita — Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah menggelar maraton rapat konsultasi bersama belasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja sejak Kamis (16/7/2026) hingga Selasa (21/7/2026).
Langkah ini dilakukan guna membedah dan mematangkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2027.
Rapat pembahasan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Lombok Tengah ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Ahmad Syamsul Hadi, dengan didampingi seluruh jajaran anggota Komisi I.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, menegaskan bahwa rangkaian konsultasi ini merupakan bagian integral dari fungsi penganggaran (budgeting) DPRD. Pihaknya ingin memastikan setiap alokasi anggaran dalam APBD 2027 disusun secara rasional, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
”Kami melakukan penelaahan secara cermat terhadap seluruh usulan program yang diajukan OPD. Prinsipnya, anggaran daerah tahun 2027 harus difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, serta program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lombok Tengah,” ujar Ahmad Syamsul Hadi usai memimpin rapat.
Pembahasan Dilakukan Bertahap dan Terukur
Proses pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 ini dibagi ke dalam beberapa gelombang jadwal konsultasi:
- Kamis, 16 Juli 2026: Komisi I mengawali penelaahan bersama lini Sekretariat Daerah (Setda), meliputi Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Administrasi Pembangunan (APU), Bagian Organisasi, Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim).
- Senin, 20 Juli 2026: Pembahasan berlanjut ke sektor pelayanan masyarakat dan keamanan, menghadirkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri).
- Selasa, 21 Juli 2026: Sesi akhir difokuskan pada pembenahan manajemen keuangan, perencanaan, dan pengawasan daerah bersama BKAD, Bapperida, BKPSDM, dan Inspektorat Daerah, lalu ditutup dengan pembahasan anggaran Sekretariat DPRD pada sesi siang.
Dorong Efisiensi dan Akuntabilitas
Ahmad Syamsul Hadi menambahkan, evaluasi yang dilakukan Komisi I tidak hanya melihat besaran angka yang diusulkan, tetapi juga menyelaraskan program OPD dengan arah prioritas pembangunan daerah Lombok Tengah ke depan.
”Setiap program kerja harus memiliki tolok ukur kinerja yang jelas. Jangan sampai ada program yang sifatnya hanya formalitas atau penyerap anggaran semata tanpa memberikan asas kemanfaatan bagi publik,” pungkasnya.
Melalui rangkaian rapat konsultasi ini, Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah optimistis penyusunan KUA-PPAS APBD TA 2027 dapat diselesaikan tepat waktu dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
