206 Ribu Warga NTB Terdampak Kekeringan, Gubernur Iqbal dan Bupati Lotim Minta Mitigasi Dipercepat
MATARAM LOMBOKita – Gubernur Nusa Tenggara Barat L. Muhammad Iqbal menyebut sejumlah daerah di NTB sudah mulai terdampak kekeringan. Per 23 Juli 2026, kekeringan terjadi di 9 kabupaten/kota, tersebar di 50 kecamatan, 134 desa dengan lebih dari 206.000 jiwa terdampak.
Hal itu disampaikan Gubernur pada Rapat Koordinasi Kebencanaan bersama Kepala BNPB dan Menteri ATR/BPN, Jumat (24/7/2026) di Mataram. Rakor ini turut dihadiri Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dan sejumlah kepala daerah se-NTB.
Gubernur mengingatkan, sesuai prediksi BMKG musim kemarau tahun ini datang lebih awal, berlangsung lebih panjang, dan disertai curah hujan lebih rendah dibanding periode sebelumnya.
“Yang dapat kita lakukan adalah menyiapkan diri supaya dampaknya se-minimal mungkin terhadap kita, terutama terhadap petani yang hidupnya bergantung pada ketersediaan air,” jelasnya.
“Segala upaya kita lakukan untuk memastikan ketersediaan air masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Gubernur, persoalan bencana akan dapat diatasi dengan perencanaan yang baik. Pemprov NTB menjadikan tangguh bencana sebagai perhatian dalam setiap tahap perencanaan, termasuk penyusunan RPJMD Provinsi.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin berharap BNPB dapat memberikan bantuan sumur bor bagi sepuluh wilayah di Lombok Timur yang setiap tahun mengalami kekurangan air bersih.
Bupati juga mengingatkan sejumlah jembatan yang putus akibat bencana masih belum diperbaiki. Pemda Lotim sebelumnya sudah mengajukan usulan perbaikan jembatan tersebut ke BNPB.
Menjawab hal tersebut, Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyebut usulan Pemkab Lotim sudah masuk ke Kementerian Keuangan dan menunggu untuk dibahas. Ia berharap pembahasan dapat segera dilaksanakan.
Pada kesempatan itu Kepala BNPB menyampaikan, per 23 Juli di seluruh Indonesia tercatat 1.281 kejadian bencana. Sebanyak 99,14% merupakan bencana hidrometeorologi dan 0,86% bencana geologi.
Untuk NTB, setiap kabupaten/kota memiliki Indeks Risiko Bencana IRB kategori sedang dan tinggi. Sumbawa dan Bima masuk risiko tinggi, sementara kabupaten/kota lainnya termasuk Lombok Timur berada di risiko sedang. Risiko kekeringan dan kebakaran juga masuk kelas sedang dan tinggi.
Karena itu ia berharap pemerintah daerah menggunakan Kajian Risiko Bencana KRB untuk menemukan akar masalah dalam perencanaan pembangunan, menjadikan kesiapsiagaan sebagai ruh utama dalam RPJMD dan RTRW 2025–2029, serta memperkuat sinergisitas pusat, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat.
Rakor ditutup dengan penandatanganan kesepakatan usulan lahan pangan berkelanjutan pada lahan baku sawah di Provinsi NTB dan penyusunan RTRW tingkat provinsi. Langkah ini selain sebagai mitigasi bencana juga untuk mendorong investasi terkait pembangunan fisik dan infrastruktur.
