Wagub Indah : Lotim dan Lotara Zona Merah Kasus Stunting
LOTIM LOMBOKita – Wakil Gubernur NTB sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS Provinsi NTB, H. Indah Dhamayanti, menegaskan fokus utama penanganan stunting harus dimulai dari kelompok terkecil, yaitu keluarga. Kesiapan pasangan muda memiliki anak menjadi kunci.
“Para kepala desa harus tahu pasti kondisi masyarakatnya, mulai dari faktor umur, berat badan, hingga lingkar lengan para calon ibu,” tegas Indah sebelum me-launching Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026, Kamis (2/7) di Desa Lendang Nangka Utara, Lotim.
Wagub jug menyayangkan selama ini semua pihak terlalu fokus pada target penurunan angka secara makro. Padahal langkah konkret di tingkat keluarga belum terlaksana maksimal.
Ia mempertanyakan sejauh mana keluarga mengingatkan anak laki-laki dan perempuan untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental menjelang rumah tangga.
“saya mengimbau agar acara seremonial tidak menjadi sia-sia. Saat bicara target angka, semua program kerja harus benar-benar siap, sesuai, dan berpihak pada pengentasan kemiskinan serta penurunan stunting di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Wagub berharap semangat kepedulian stunting tidak hanya di Lotim, tapi menyebar ke 10 kabupaten/kota di NTB. Ia juga menyorot infrastruktur jalan desa yang masih perlu perbaikan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh OPD, camat, dan kepala desa diminta segera menyesuaikan tupoksi masing-masing,” imbaunya.
Saat ini, Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara masih berada di zona merah stunting. “Tidak ada yang bisa menyelesaikan secara instan tanpa komitmen dan kepedulian bersama,” tegasnya.
sementara itu Wakil Bupati Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan, Pemda telah mengevaluasi kinerja penanganan stunting 2023-2025. Hasilnya, Lotim menunjukkan tren perkembangan positif dan berada di jalur yang benar.
Dengan pendampingan pemerintah pusat dan Bank Dunia, kinerja diharapkan semakin membaik. Pendampingan itu terkait implementasi aplikasi terintegrasi Kemendagri. “Tiga sumber data akan dikompilasi jadi satu, sehingga intervensi stunting lebih terarah dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia Iqbal menambahkan, intervensi serentak akan dilaksanakan bersama seluruh OPD mulai kabupaten, kecamatan, hingga desa. “Ini bukan masalah Pemprov atau Pemkab Lotim saja. Kita wujudkan NTB yang lebih berkualitas,” tegasnya.
Acara dihadiri Ketua TP PKK Lotim, BKKBN, sejumlah OPD, Forkopimcam, tokoh wanita, pemuda, pendamping desa, dan kader posyandu. Pada kesempatan itu juga diserahkan bantuan kursi roda untuk anak-anak difabel.
