Kementerian PU Lakukan Penanganan Bencana Sumatera Lewat Skema Padat Karya untuk Pulihkan Ekonomi Warga

JAKARTA, 18 Januari 2026 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengakselerasi penanganan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 15 Januari 2026, Kementerian PU tidak hanya memfokuskan upaya pada pemulihan infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat terdampak melalui penerapan skema Padat Karya.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa pelibatan masyarakat
melalui skema Padat Karya bertujuan agar warga terdampak tetap produktif dan
segera memperoleh penghasilan. Langkah ini telah diterapkan sejak pertengahan
Desember 2025 bersamaan dengan dukungan personel dari TNI dan Polri.

“Sejak pertengahan Desember 2025, kami menggunakan pola padat
karya. Kalau masyarakat dibiarkan diam dan bersedih terlalu lama, pemulihan
akan terhambat. Sehingga Kementerian PU bersama dengan TNI, Polri, dan
masyarakat yang dipekerjakan secara padat karya mulai bekerja selama 24
jam,” ujar Menteri Dody dalam Media Briefing di Kantor
Kementerian PU, Jakarta, Jumat (16/1/2026).

Menteri Dody menambahkan, skema ini merupakan implementasi dari
arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa proses Rehabilitasi dan
Rekonstruksi harus berbasis prinsip Build Back Better.

“Kita semua berharap perekonomian segera bergulir lagi,
masyarakat harus segera punya income lagi. Dan kami harap
dengan program padat karya yang kita gulirkan dapat membantu masyarakat,”
imbuh Dody.

Hingga 15 Januari 2026 pukul 12.00 WIB, atau sekitar 52 hari sejak
awal kejadian bencana, Kementerian PU memprioritaskan pemulihan infrastruktur
dasar, terutama konektivitas jalan dan jembatan, serta dukungan layanan sumber
daya air.

Pada fase 30 hari pertama pascabencana yang berstatus tanggap
darurat, penanganan dilakukan di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB). Fokus utama saat itu adalah membuka kembali akses logistik agar
distribusi pangan, BBM, dan LPG dapat berjalan lancar.

Guna mendukung percepatan penanganan tersebut, Kementerian PU
telah memobilisasi sumber daya secara masif, antara lain:

–  Mengerahkan
1.332 personel pada tahap awal, termasuk 402 orang generasi muda Kementerian PU. Dukungan juga datang dari TNI, Polri, serta masyarakat
setempat sebanyak 1.366 orang.

–  Menyalurkan
1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung ke lokasi terdampak di Aceh,
Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Dody menjelaskan bahwa kecepatan respons Kementerian PU
didukung oleh keberadaan balai teknis yang tersebar di seluruh provinsi.

“Kementerian PU memiliki balai teknis di seluruh provinsi di
Indonesia, sehingga ketika terjadi bencana, kami sudah bergerak lebih dulu. Hal
ini juga berlaku di seluruh wilayah, tidak hanya di Sumatera, tetapi juga di
tempat lain. Di setiap bencana, kita upayakan hadir secepat mungkin. Balai
teknis tersebut menjadi garda terdepan yang cepat tanggap ke lokasi terdampak
untuk melaksanakan penanganan awal,” ujar Menteri Dody.

Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperbarui progres
penanganan di lapangan dan bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait,
pemerintah daerah, serta unsur TNI/Polri demi mempercepat pemulihan
infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Program kerja
ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak – Berdampak” dalam
menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak