Terkait Honorer Non Database, Komisi I DPRD Loteng akan Panggil BKPSDM, BKAD dan Inspektorat

LOMBOKita – Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah berencana memanggil sejumlah OPD terkait kisruh tenaga honorer yang tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Ahmad Samsul Hadi menegaskan, tidak masukna dalam database tersebut membuat ratusan tenaga honorer terancam “dirumahkan” alias tidak lagi mendapat jam mengajar di sekolah.

“OPD tersebut akan berkordinasi dengan Dinas pendidikan, Dinas Kesehatan lainnya yang membawahi tenaga honorer yang ada di Lombok Tengah,” tegas Samsul Hadi di kantornya, Kamis (8/1/2026).

Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan tenaga honorer tersebut, kata Memet – sapaan Ahmad Samsul Hadi- harus mengecek secara menyeluruh kenapa sampai ratusan tenaga honorer itu tidak masuk dalam database.

“Sekaligus nanti mencari jalan terbaik menyikapi persoalan tenaga honorer tersebut, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” pungkas politisi Partai NasDem ini.

Bila perlu, kata dia, harus dipertegas pula masuknya menjadi tenaga honorer tersebut dari jalur mana, sehingga datanya tidak masuk dalam database.

“Karena memang ada integritas yang harus dibela, dan pemerintah daerah harus gerak cepat mencari solusi terbaik dan memperjuangkan seluruh tenaga honorer itu tetap diakomodir,” kata Ketua DPD Partai NasDem Lombok Tengah ini.

Sebelumnya, ratusan tenaga honorer menggelar aksi unjukrasa di Kantor Bupati Lombok Tengah. Mereka menuntut kebijakan Pemkab Lombok Tengah yang memberhentikan dan memutuskan kontrak kerja bagi honorer non database.

Ratusan tenaga honorer itu juga mendesak pemerintah daerah agar tetap mempertahankan tenaga honorer dan masuk mengajar di sekolah seperti biasanya.

Pada kesempatan itu, ratusan tenaga honorer juga menolak masuk Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mendapatkan keterampilan lain sebagaimana yang canangkan pemerintah daerah Lombok Tengah.