TNI-Polri Sepaham Amankan Pilkada di NTB
LOMBOKita – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di wilayah Nusa Tenggara Barat, Senin, menandatangani nota kesepahaman (MoU) perihal bantuan pengamanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
Penandatanganan kesepakatan untuk bersinergi dalam mengamankan pesta demokrasi tersebut, langsung diwakilkan oleh Kapolda NTB Brigjen Pol Firli serta Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel Inf Farid Makruf di Kota Mataram, Senin.
“Dengan adanya MoU ini, diharapkan TNI bersama Polri dapat bekerjasama membantu pemerintah menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap tahap pelaksanaan pilkada di NTB,” kata Brigjen Pol Firli.
Meskipun peran menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat sudah menjadi tugas pokok TNI dan Polri, namun koordinasi dengan pihak pengawas pemilu, mulai dari tingkat provinsi sampai kecamatan, akan tetap dilaksanakan.
Dengan membangun kerja sama ini, Firli melihat pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 untuk wilayah NTB, dapat berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan.
Selanjutnya Danrem 162/Wira Bhakti Kolonel Inf Farid Makruf yang ditemui wartawan, menyatakan pihaknya siap membantu Polda NTB dalam memberikan pengamanan di seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pilkada.
“Melalui kesepakatan yang telah kita buat dalam MoU bersama Polda NTB, kami dari TNI, sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan militer, sudah menyatakan siap untuk membantu mengamankan seluruh rangkaian pilkada,” kata Kolonel Inf Farid Makruf.
Langkah awal dalam keterlibatannya ini, Danrem 162/Wira Bhakti secara berjenjang telah memerintahkan kepada prajuritnya untuk turun ke lapangan melakukan pemetaan terhadap segala potensi kerawanan.
“Dandim, danramil, sampai babinsa yang menjadi garda terdepan kami di tengah masyarakat, sudah saya perintahkan untuk pemetaan wilayah, mana yang rawan, mana yang perlu diwaspadai, dari sana akan kita tentukan langkah antisipasi,” ujarnya.
Selain melakukan pemetaan wilayah, Farid juga telah meminta secara khusus kepada bintara pembina desa (babinsa) untuk mengedepankan langkah preventif.
“Melalui peran babinsa, kita juga serukan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan isu atau pun kabar yang berkembang di media sosial, apalagi persoalan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan,” ucapnya.
