Warga Hadang Alat Berat Kerjakan Sirkuit Mandalika
LOMBOKita – Puluhan warga menghadang alat berat yang sedang melakukan penataan lahan untuk pembangunan sirkuit MotoGP di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (28/9/2019).
Aksi warga itu sebagai bentuk protes terhadap PT. ITDC dan pemerintah yang sampai saat ini belum menyelesaikan pembayaran sejumlah lahan.
Warga mengklaim, lahan yang sedang ditata untuk pembanguan Sirkuit MotoGP itu merupakan hak milik yang sampai saat ini belum diselesaikan pembayarannya ITDC selaku BUMN pengembang pariwisata di daerah Tatas Tuhu Trasna (Tastura) itu.
“Lahan yang akan dijadikan sirkuit MotoGP itu masih hak milik warga yang belum dibayar oleh ITDC,” ungkap warga Dusun Ujung Desa Kuta Kecamatan Pujut, Alus Darmiah usai aksi warga berlangsung.
Alus Darmiah meminta pihak ITDC maupun pemerintah untuk menyelesaikan persoalan lahan sebelum pengerjaan Sirkuit MotoGP.
“Tidak boleh ada aktivitas apapun diatas lahan tersebut sebelum ITDC menyelesaikan pembayaran lahan,”tegas Alus yang juga merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BKD) Kuta Kecamatan Pujut itu.
“Dari dulu lahan itu belum diselesaikan, dan lahan itu masih hak milik warga,” pungkas Alus.
Untuk itu dia bersama warga meminta pihak ITDC untuk segera membayar lahan milik warga. Kalau tidak, warga akan menggelar aksi dan meminta langsung kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan lahan milik warga saat peletakan batu pertama pembangunan Sirkuit MotoGP yang rencananya akan dilaksanakan pada 11 Oktober 2019 mendatang.
Hadir pula dalam aksi tersebut, Ketua BKD Kuta beserta anggota termasuk Sekretaris Desa Kuta, Mardan.
“Kehadiran BKD untuk membantu mememidiasi warga pemilik lahan dengan PT. ITDC dan Pemerintah,” tutur Alus.
Setelah berhasil menghentikan aktivitas alat berat tersebut, warga pun membubarkan diri.
Menindaklanjuti aksi warga itu, para warga pemilik lahan akan melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah desa setempat.
“Malam ini kita akan bermusyawarah dengan warga dan seluruh Kadus, BKD termasuk BPD di aula Kantor Desa Kuta,” ujar Alus.
3 Komentar
Semua kebutuhan sandang,pangan,papan semakin meningkat..dan rakyat semakin merasa menderita..pemwrintah hanya memikirkan politik nya saja tidak perduli dgn nasib yg menimpa rakyat nya..SUNGGUH TRAGIS NEGERI INI.
Seharusnya pemerintah mendukung dan mensejahterakan masyarakat untuk perluasan lahan ataupun pemanfaatan lahan sebagai lahan produktif pertanian ataupun perkebunan agar taraf hidup masyarakat dapat lebih sejahtera dgn program dr pemerintah..bukan nya mengkriminalsilasi masyakat dgn memaksakan lahan nya agar didapat dipergunakan untuk kawasan KEK,yg mana ganti rugi lahan itu sendiri belum diselsaikan.!! Yg td nya penghasilan masyarakat dr berkebun lahan tsb menjadi hilang sehingga masyarakat makin miskin dan taraf hidupnya semakin menurun dikarenakan tdk ada penghasilan lg…pemerintah saat ini benar2 tidak mau mengerti dan perduli dgn kesejahteraan masyarakat.yg terfikir hanyalah bgaimana membangun negara ini agar terlihat modern dgn negara lain sementara rakyatnya menderita.! Cobalah utamakan program untuk kesejahteraan masyarakat.