Wakil Bupati Lombok Tengah Inginkan Kades Bertindak Bijak
LOMBOKita – Wakil Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri menginginkan agar seluruh Kepala Desa (Kades) yang ada di wilayah itu bisa bertindak arif dan bijaksana menyikapi segala dinamika dan problematika yang terjadi di desa.
Terutama kepada Kepala Desa yang beberapa waktu yang lalu dilantik, Wakil Bupati berharap agar tidak merasa sok berkuasa dan menjadi raja kecil, sehingga bertindak semena-mene terhadap bawahan di kantornya.
“Jangan lantas menjadi Kepala Desa terus semaunya berbuat, copot sana, copot sini. Ganti ini ganti itu. Pecat staf dan sebagainya,” kata Wakil Bupati saat menerima beberapa orang tokoh agama dan masyarakat Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya di ruang kerjanya, Rabu (6/3/2019).
Menurut Lalu Pathul Bahri, bawahan dan staf di Kantor Desa merupakan kekuatan yang harus dirangkul oleh Kepala Desa, sehingga sinergitas pembangunan di tingkat desa bisa berjalan optimal. Demikian pelayanan terhadap masyarakat juga bisa berjalan dengan baik.
“Tetapi kalau baru saja dilantik dan masuk kantor, terus memecat perangkat perangkat di desa seperti Kepala Dusun, Kaur maupun staf, alamat sudah itu roda pemerintahan tidak akan berjalan baik. pasti masyarakat akan bereaksi dan terus menuai pro dan kontra. Bagaimana bisa membangun?,” pungkas Lalu Pathul Bahri.

“Masalah itu harus segera diselesaikan, pelayanan dan roda pemerintahan harus tetap berjalan. Jangan sampai masyarakat yang harus menjadi korban,” imbuh H. Lalu Pathul Bahri yang saat itu juga memanggil Kepala BPMD Lombok Tengah Jalaluddin untuk meminta penjelasan sejauh mana tim yang telah dibentuk itu bekerja dan disampaikan kepada tokoh agama dan masyarakat yang sedang berada di ruangan Wakil Bupati.
Jalaluddin yang saat itu berada di samping Wakil Bupati menjelaskan, persoalan yang terjadi di Desa Ungga menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun karena melalui proses yang cukup teliti dan hati-hati, sehingga terkesan agak lamban.
“Mohon kiranya sampaikan kepada masyarakat kita di Desa Ungga, bahwa pemerintah daerah tidak berdiam diri atas persoalan itu, namun tim kami bekerja dengan sangat hati-hati dan penuh ketelitian, sehingga hasilnya benar-benar membawa rasa keadilan bagi masyarakat,” papar Jalaluddin kepada tokoh agama dan masyarakat Desa Ungga.
Jalaluddin menjelaskan, pemerintah daerah sejak menerima laporan adanya Kepala Desa memecat seorang Kepala Dusun telah melakukan pemanggilan secara tertulis kepada kepala desa namun tidak diindahkan. Karena itu, dilanjutkan dengan rapat koordinasi melibatkan pihak kecamatan, Badan Kesbangpoldagri dan Inspektorat selaku tim penyelesaian persoalan Desa Ungga dan beberapa desa lainnya di Lombok Tengah yang memiliki kasus serupa. Masing-masing pihak yang menjadi tim tersebut, menurut Jalaluddin, memiliki kewenangan yang sama untuk memberikan rekomendasi penyelesaian yang sama.
“Hasil investigasi tim, termasuk hasil audit Inspektorat telah rampung, dan kami telah membuat rekomendasi untuk Kepala Desa. Tinggal diteken saja sama Pak Bupati,” kata Jalaluddin sambil memperlihatkan hasil audit dan surat rekomendasi yang belum ditandatangani Bupati Lombok Tengah.
“Jadi, kami akan uji Kepala Desa yang dilaporkan bermasalah itu dengan rekomendasi bupati. Sejauhmana Kepala Desa itu tunduk dan patuh melaksanakan rekomendasi yang diberikan Bupati itu,” imbuh Jalaluddin.
Jalaluddin menyebutkan, khusus untuk Kepala Desa Ungga yang telah memecat Kadus Batu Bolong, dianggap bersalah oleh tim karena melanggar aturan dan peraturan bupati (Perbup).
Penjelasan Kepala Desa Ungga yang memecat Kadus itu, kata Jalaluddin, hanya untuk menjalankan konsep membangun dan menata desa. Desa Ungga selama ini, menurut Kepala Desa, masih dalam keterbelakangan, sehingga harus berani melakukan gebrakan untuk kemajuan.

Jalanan mengungkapkan, selain Kepala Desa Ungga, desa lain yang masih dalam proses penyelesaian masalah yakni Desa Pelambik, Desa Kabul dan Desa Pengge.
Sementara itu, Kadus Batu Bolong Amaq Sakur yang hadir saat itu mengatakan, seharusnya Kepala Desa sebelum mengambil keputusan harus diawali dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga masyarakat bisa menerima kebijakan tersebut dengan lapang dada.
“Ini baru saja dilantik, langsung mengeluarkan surat pemecatan dan menggantinya dengan seseorang yang notabenenya adalah tim sukses saat kampanye Kepala Desa,” tandas Amaq Sakur.
Tokoh Masyarakat Desa Ungga yang hadir saat itu, H. Rofi’I mengharapkan agar Kepala Desa pandai-pandai membaca situasi agar kebijakan yang dilaksanakan tidak justru menimbulkan masalah baru di tengah-tengah masyarakat.
Pemimpin yang baik, menurut H. Rofi’I adalah pemimpin yang mau mendengarkan keluh kesah masyarakat yang dipimpinnya. “Kalau dia (Kepala Desa) tetap saja arogan dan bikin keributan di desa, sebaiknya dipecat saja oleh Bupati, demi keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat,” ungkap H. Rofi’I dihadapan Wakil Bupati.

Sekelompok masyarakat yang menamakan diri Solidaritas Gerakan Perubahan Desa Ungga mendukung Kepala Desa membangun desa, termasuk dengan menata birokrasi di pemerintahan desa. Sebab, Kepala Desa telah diberikan kewenangan untuk menata dan mengelola desa yang dipimpinnya.
Kalaupun ada yang merasa keberatan dengan kebijakan Kepala Desa itu, para massa aksi mempersilakan untuk menempuh gugatan secara hukum melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Massa aksi pro Kepala Desa itu juga menilai, Surat Edaran pemerintah daerah yang diteken Wakil Bupati untuk melarang kepala Desa melakukan pergantian Kepala Dusun adalah bentuk sabotase sistem pemerintahan di tingkat desa.
Massa aksi ini diterima di ruang Badan Musyawarah (Bamus) Dewan, oleh Didiek Ariesta, Lalu Sunting Mentas dan Majrun.
Sementara massa yang kontra terhadap kebijakan Kepala Desa mendesak pemerintah daerah untuk memberhentikan Kepala Desa Ungga karena dianggap arogan dalam memimpin, sehingga menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
Massa aksi kontra Kepala Desa yang disuaka LSM Kasta NTB ini diterima Kepala Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah, Masnun dan Sekretaris BPMD Nikman Buhori di Ruang Rapat Tastura I Kantor Bupati Lombok Tengah.
1 Komentar
Akibat Rekrutmen dan Peraturan ttg PILKADES yang tidak pair.
Ya jangan heran kalau oknum Kades tersebut seperti raja kecil di wilayhnya.