Wagub NTB Bangga Lombok Tengah Juara Terbaik Keterbukaan Informasi Publik

LOMBOKita – Hebat dan luar biasa serta ucapan Selamat Kepada Kabupaten Lombok Tengah yang telah berhasil menyabet the best one Anugrah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten Kota se provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Piagam penghargaan anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 diserahkan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Rohmi Djalilah di Ballroom Grand Legi Mataram, Kamis (9/12/2021).

Kabupaten Lombok Tengah berhasil menjadi juara 1 dengan nilai 97,73 mengalahkan 6 Kabupaten Kota salah satunya Kota Mataram nilai 97,07, Kabupaten Lotim 97,11, Lobar 96,9. Bima 93,43. Sumbawa 90,74 dan Kabupaten Sumbawa Barat 90,09.

Sedangkan untuk kategori BUMD tingkat Provinsi diraih PT. Jamkrida, katagori Badan/OPD NTB disabet RSUP 97,46, RS. JIWA, 96,26, Badan Pendapatan Daerah, Dinas pertanian, DPUPR, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perindustrian, RS Mananmbal, Ketahanan Pangan, BPPPPD, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Sat Pol PP. Biro Administrasi Pimpinan. Dinas Perkebunan, Biro Perekonomian, Dinas Sosial, Dikes, Dinas Pertenakan dan Keswan, Dispora, BPSDM, DPM Pelayanan Terpadu, Sekretariat DPRD, Dinas Koperasi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dan Inspektorat.

Kadis Kominfo Kabupaten Lombok Tengah Drs. H. Zarkasi mengatakan ada beberapa indikator yang menjadi penilaian dari Komisi Informasi diantaranya inovasi dimana Kabupaten Lombok Tengah telah membuat aplikasi berbasis online yang dapat mempermudah dan mempercepat informasi seperti halnya aplikasi untuk pengelolaan administrasi kependudukan secara online dan GIS MENARA Telekomunikasi.

Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri mengapresiasi kinerja Diskominfo dalam membangun komunikasi dan informasi secara terbuka ke masyarakat melalui aplikasi elektronik yang dapat mempermudah akses informasi bagi masyarakat sehingga dapat diakses secara mudah cepat tepat dan murah.

“Ke depan kita berharap seluruh OPD dapat membuka informasi seluas luasnya kepada masyarakat tentang program kerja yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan sehingga masyarakat dapat mengetahui progarm kerja dan kegiatan yang dilaksanakan tahun ini dan perencanaan tahun depan,” kata bupati.

Bupati akan menindak tegas OPD yang “pelit” informasi kepada masyarakat. Karena itu Bupati meminta seluruh satuan pelayanan masyarakat mulai dari Kabupaten hingga unit pelayanan terkecil pemerintah daerah seperti UPT dan juga Desa untuk memberikan informasi seluas luasnya kepada masyarakat tentang program kerja yang dilaksanakan.

“Masyarakat perlu tahu apa yang dilakukan oleh OPD, Kecamatan, UPT hingga Desa untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, saya tak ingin OPD dan lembaga layanan lainnya untuk pelit informasi, buka seluas luasnya jangan ada yang ditutupi,” tegas bupati.

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah mengatakan NTB dapat anugerah selama 3 tahun berturut turut dan masuk 5 besar.

Tahun pertama posisi 5, selanjutnya posisi 4, dan terkahir posisi 3 di bawah Jateng dan Provinsi Aceh.

“Saya bahagia progresnya dari waktu ke waktu terus meningkat. Saya bangga dengan capaian 7 Kabupaten kota. Bahkan saya bangga Lombok Tengah tiba-tiba nomor satu. Namun ada yang turun maka harus diyakinkan semakin baik lagi,” kata Wagub.

Untuk BUMD Gubernur bangga kepada Jamkrida sementara yang lain tak masuk. Selanjutnya untuk OPD Gubernur Kagum dengan RSUP selalu yang terbaik dan ada OPD yang sebelumnya berada diposisi buncit sekarang sudah meloncat.

Sesungguhnya semua OPD wajib informatif. Tidak informatif mungkin karena Keterbukaan informasi itu dianggap tak penting. Kalau dianggap penting maka wajib komunikasi 24 jam.

“Harapan saya seluruh OPD harus informatif. Tidak sulit, teknologi kita punya, fasilitas kita punya, sekarang mau tidak itu saja. Kok Badan Kepegawaian Daerah justru tak masuk ada apa ini,” tanyanya.

Ke depan Wagub meminta agar OPD yang sudah masuk namun belum jadi terbaik untuk ditingkatkan, bagi tang juara untuk dipertahankan sedangkan yang belum masuk untuk diraih.

Sementara itu Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Suaeb Qury mengatakan, tahun 2021 penganugerahan mengalami peningkatan, dari tahun 2019 yakni 26 persen, sekarang 56 persen informatif. Dari 4 Kabupaten kota sekarang menjadi 7 informatif. Tahun ini hanya 55 OPD hal itu akibat keterbatasan anggaran dan Covid 19.

“Yang buat kita bangga Lombok Tengah dengan WSBK telah ditonton 1,5 miliar dan masuk menjadi yang terbaik dari Kabupaten kota se NTB,” katanya yang diberikan aplus oleh peserta.

Mantan ketua PMII itu mengusulkan agar OPD yang konsisten menjaga informatif, harus diberikan reward. Ada OPD yang menghiraukan informasi padahal kalau dia terbuka maka akan memudahkan pekerjaan mereka.

“Saya minta pak gubernur dan Wagub untuk menegur OPD yang tidak informatif,” pintanya.