Wabup Lotim Rapat Inflasi M1 Juli Tahun 2025 Bersama Mendagri
LOTIM LOMBOKita – Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Command Center Kantor Bupati Lombok Timur.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pemahaman kepala daerah terhadap tiga isu strategis yang menjadi fokus pembahasan rakor kali ini, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan percepatan pembangunan 3 juta rumah. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi merupakan dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan erat dalam pembangunan daerah.
“Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan (year-on-year), angka ini meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun target Presiden adalah mencapai 8 persen, sehingga peran daerah sangat dibutuhkan dalam mengejar capaian itu,” ujar Mendagri.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah memberikan akses penuh kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap kawasan industri yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sebagai bagian dari upaya memperkuat data dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Ia juga menegaskan pentingnya peran daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi lokal.
Materi lanjutan disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Ir. Rachmat Pambudy. Ia menjelaskan bahwa inflasi nasional per Juni 2025 tercatat sebesar 1,87 persen—angka yang masih dalam batas aman sesuai sasaran pemerintah antara 1,5 hingga 3,5 persen. Namun demikian, ada 16 provinsi yang mencatatkan inflasi di atas rata-rata nasional dan perlu mendapatkan perhatian lebih.
“Daerah harus mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengendalikan tekanan inflasi,” ujar Rachmat.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan materi terkait akselerasi pertumbuhan ekonomi dari daerah. Ia juga mengungkapkan data terkini terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai salah satu proyeksi inflasi. Berdasarkan laporan minggu pertama Juli 2025, IPH Kabupaten Lombok Timur menempati posisi kedua tertinggi secara nasional dengan angka perubahan IPH sebesar 3,57%.
Melalui rakor ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih sigap dan responsif dalam menyikapi dinamika ekonomi serta berperan aktif dalam menjaga kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
