UHC Loteng Diganjar Penghargaan, PKB Soroti Pelayanan Kesehatan di RSUD Praya
LOMBOKita — Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Lombok Tengah yang telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kesehatan di lapangan.
Kritik tersebut disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Lombok Tengah dalam sidang paripurna DPRD Lombok Tengah.
Fraksi PKB menilai keberhasilan mencapai UHC seharusnya tidak hanya diukur dari cakupan kepesertaan, tetapi juga harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat.
“UHC seharusnya diikuti oleh pelayanan yang baik,” kata Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Lombok Tengah, Ki Agus Azhar.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan jaminan kesehatan harus berjalan beriringan dengan pembenahan pelayanan di fasilitas kesehatan.
Keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Tengah mengatakan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memastikan program UHC dapat berjalan secara berkelanjutan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan dengan mengoptimalkan sistem manajemen berbasis digital melalui aplikasi e-Puskesmas dan Rencana Kebutuhan Obat (RKO).
Langkah tersebut dilakukan agar kebutuhan obat dapat dihitung secara lebih presisi sehingga kekosongan obat (stockout) di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun rumah sakit dapat diminimalkan.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan dana pendamping melalui APBD untuk penyediaan obat-obatan krusial dan esensial yang belum sepenuhnya ter-cover atau kerap mengalami kendala distribusi melalui e-katalog.
Selain ketersediaan obat, peningkatan mutu pelayanan di puskesmas dan rumah sakit juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah akan memperkuat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mengimplementasikan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di puskesmas hingga Puskesmas Pembantu (Pustu).
Integrasi tersebut diharapkan dapat memangkas waktu tunggu pasien sekaligus memperbaiki alur pelayanan dan rujukan.
Di sisi sumber daya manusia, pemerintah daerah akan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan secara berkala, khususnya terkait hospitality, komunikasi terapeutik, serta penanganan dan penyelesaian komplain pasien secara cepat.
“Audit dan evaluasi mutu juga akan dilakukan dengan mengaktifkan tim monitoring dan evaluasi internal serta membuka kanal pengaduan masyarakat yang terhubung langsung dengan Dinas Kesehatan,” kata Bupati.
Kanal pengaduan tersebut diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah terhadap berbagai keluhan pelayanan kesehatan yang disampaikan masyarakat.
Tak hanya pelayanan di puskesmas dan rumah sakit, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap pemerataan fasilitas kesehatan di tingkat desa.
Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi dan pemenuhan alat kesehatan di Pustu dan posyandu, peningkatan status serta sarana pendukung Pustu, termasuk memastikan distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata agar kontinuitas pelayanan di seluruh wilayah tetap terjaga.
Bupati menegaskan, keberlanjutan komitmen anggaran UHC juga akan diperkuat melalui integrasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Keberlanjutan komitmen anggaran UHC dilakukan dengan upaya menguatkan integrasi data PBI dan melakukan pemadanan data penerima bantuan iuran secara berkala,” ungkapnya.
Dengan langkah tersebut, pemerintah daerah berharap cakupan UHC tidak berhenti pada pencapaian angka kepesertaan dan penghargaan semata, tetapi benar-benar memberikan akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat Lombok Tengah.
